Jokowi, Ahok, dan 27 Juli yang Gelap

27 Juli 2016 kemarin, persis 20 tahun peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (kudatuli), panggung politik Indonesia ditandai dua peristiwa penting.

Kedua peristiwa penting itu tidak ada hubungannya dengan kerusuhan yang terjadi 20 tahun lalu, tapi barangkali dari sana kita bisa memahami kenapa peristiwa kudatuli tetap kelam menjadi lembar catatan hitam dalam sejarah politik di Indonesia.

Peristiwa pertama terjadi siang hari di Istana Negara yaitu pengumuman perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo.

Peristiwa kedua adalah kepastian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan maju melalui jalur partai politik.

Kepastian itu disampaikan Ahok, panggilan Basuki, dalam acara silaturahmi Teman Ahok dan partai politik pendukung di markas Teman Ahok di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Apa persamaan kedua peristiwa itu?

Keduanya sama-sama menyiratkan bahwa politik itu adalah sesuatu yang lentur. Benar dan salah adalah sesuatu yang relatif tergantung kepentingan politik sedang condong ke mana.

Tidak ada hitam putih dalam politik, tapi abu-abu. Mereka yang bermain dalam gelanggang itu harus paham bahwa kebenaran acapkali berada pada titik kompromi.

Itulah real politik di mana pun.

Perombakan kabinet

Kita sungguh mengapresiasi komposisi baru kabinet hasil perombakan kemarin yang banyak berpusat di sektor ekonomi. Kita pun percaya bahwa Presiden memiliki tolok ukur kinerja yang dijadikannya dasar penyusunan kabinet baru.

Secara obyektif, pasar dan pelaku usaha menyambut dengan optimis masuknya kembali Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Indeks harga saham gabungan hari itu ditutup menguat 0,95 persen atau naik 49,99 poin ke level 5.274,36.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengatakan, kenaikan IHSG menyiratkan kepercayaan investor atas komposisi baru kabinet Jokowi. Menurut Tito, apa yang dilakukan Jokowi bukanlah perombakan tapi penyempurnaan.

Kita tentu senang dengan apresisasi di sektor keuangan ini.

Meski begitu, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa perombakan kabinet kemarin merupakan upaya Jokowi mengakomodosi kepentingan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional yang menyusul merapat mendukung pemerintah.