Jokowi, Ahok, dan 27 Juli yang Gelap

Masuknya dua partai ini menandai kemenangan politik Jokowi di parlemen atas Koalisi Merah Putih pimpinan Gerindra.

Dalam susunan kabinet yang baru Golkar mendapat jatah kursi Kementerian Perindustrian yang dipegang oleh Airlangga Hartanto. Hanura harus rela melepaskan Saleh Husin dicopot dari posisi ini.

Hanura juga harus merelakan jatahnya di  Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah Yuddy Chrinandy digusur dan digantikan oleh politisi PAN Asman Abnur.

Sebagai kompensasinya, jatah pos Hanura dinaikkan levelnya di kementerian koordinator. Tokoh lawas Wiranto, Ketua Umum Hanura, didapuk menjadi Menteri Koordinator Politik dan Kemanan yang sebelumnya diduduki Luhut Binjar Panjaitan. Luhut digeser ke Kementerian Koordinator Maritim menggantikan Rizal Ramli.

Kita lantas mahfum, dalam politik, wacana “dukungan tanpa syarat” yang begitu populer ketika pilpres 2014 kemarin adalah sebuah drama politik belaka.

Tidak ada makan siang gratis adalah ungkapan yang tidak perneh meleset dalam politik. Jangan pernah percaya jika nanti-nanti Anda kembali mendengar kalimat “dukungan tanpa syarat”.

Baca: Setya Novanto: Kami Dukung Pak Jokowi Jadi Presiden Lagi Tahun 2019. 

Ahok

Malam harinya, di Kemang, kita juga menyimak sebuah kelenturan politik yang ditunjukkan Ahok. Dukungan 1 juta KTP yang menumpuk di markas Teman Ahok hanya akan menjadi onggokan sampah.

Ahok membatalkan niatnya maju di jalur independen. Di Kemang, Ahok memastikan maju melalui jalur partai politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Dengan dukungan tiga partai politik yaitu Golkar, Nasdem, dan Hanura, Ahok mengantongi tiket syarat minimal 20 persen total kursi DPRD DKI Jakarta terpenuhi, yaitu 24 kursi.

Pilihan yang rasional. Ia tidak perlu bersusah payah menempuh mekanisme verifikasi KTP dukungan yang sulit yang berpotensi menggugurkan pencalonannya.

Sejujurnya saya berharap Ahok tidak tergoda partai politik. Bagi saya, KTP dukungan atas Ahok adalah representasi kekuatan masyarakat sipil yang ingin mendekonstruksi kebekuan koridor partisipatif dalam partai politik, bukan semata-mata harapan bahwa Ahok akan kembali menjadi gubernur.

Saya membayangan akan menyaksikan sebuah pertunjukan partisipasi politik yang dahsyat dan otentik untuk pertamakalinya di Indonesia jika Ahok memilih tetap maju di jalur independen.  

Tapi sudahlah, politik memang selalu bicara soal menang kalah.  Pilihan Ahok maju melalui jalur partai politik adalah pilihan paling rasional untuk menang.