Pasca-"Reshuffle", Ini Empat Hal yang Harus Dilakukan Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com – Perombakan susunan Kabinet Kerja diharapkan dapat mempercepat realisasi janji Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat kampanye Pilpres 2014 lalu.

Terlebih, perombakan kabinet saat ini diyakini telah mampu menjembatani antara kepentingan politik Presiden dengan kepentingan politik partai politik pendukung pemerintahan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi, ada empat hal yang setidaknya dapat dilakukan Presiden untuk mempercepat realisasi janji kampanyenya.

Pertama, presiden harus mampu mengefektifkan komunikasi politik dengan parpol pendukungnya, terutama kepada PDI Perjuangan.

"Penekanan komunikasi politik yang efektif juga bersandar pada penguatan komunikasi politik dengan parpol pengusung lainnya. Mekanisme yang terbangun harus mencerminkan komunikasi politik yang bersandar pada kepercayaan, bukan bagi-bagi kekuasaan," kata Muradi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2016).

Kedua, Presiden harus mampu memberikan pengawasan serta kontrol yang efektif, terutama dalam realisasi program kerja prioritas. Capaian kinerja yang diharapkan seharusnya sesuai dengan target yang dicanangkan.

Menurut Muradi, selama ini yang terlihat justru sebaliknya. Pengawasan yang tidak cukup efektif membuat implementasi atas program prioritas tidak berjalan maksimal.

"Ketiga, penekanan impelementasi program yang berbasis pada Nawacita dan Trisakti, agar dapat terukur dan mampu menjadikan penekanan program agar tidak sekedar berhasil dalam bentuk angka-angka semata," kata dia.

Implementasi yang berhasil, kata dia, terjadi apabila masyarakat dapat merasakan dampak positif atas program prioritas yang telah disusun.

Keempat, ia mengatakan, Jokowi harus memastikan agar para menteri di jajaran Kabinet Kerja menjalankan seluruh program kerja yang telah dicanangkan.

"Dengan empat hal ini, diharapkan di sisa waktu pemerintahan ini, Kabinet Kerja dapat menegaskan arah gerak pemerintahan yang selama hampir dua tahun ini banyak kegaduhan dan miskomunikasi, sehingga pemerintahan tidak efektif," ucap Muradi.