Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuddy Anggap Jabatan untuk Wiranto Setara Dua Menteri

Kompas.com - 27/07/2016, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai, tidak ada masalah terkait keputusan Presiden Joko Widodo mengurangi kursi menteri untuk Hanura.

Sebelumnya, Hanura mendapat dua kursi, yakni Menteri Perindustrian yang dijabat Saleh Husin dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat Yuddy.

Namun, dalam reshuffle kabinet jilid II, Jokowi hanya memberikan satu kursi kepada Hanura, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang dijabat Ketua Umum Hanura Wiranto.

Menteri Perindustrian kini dijabat politisi Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri PANRB dijabat politisi PAN Asman Abnur.

Bagi Yuddy, jabatan untuk Wiranto tersebut setara dengan porsi dua kursi menteri.

"Memang Hanura sebelumnya dapat dua kursi (di kabinet). Sekarang satu kursi menko, konsekuensinya itu sama dengan dua kursi di kabinet, rumusnya begitu," ujar Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (27/7/2016), seperti dikutip Antara.

Yuddy mengatakan, dengan keberadaan Wiranto di kabinet kerja, Hanura tetap merupakan representasi partai pendukung pemerintah.

Sedangkan terkait pencopotannya dari kursi menteri, Yuddy secara pribadi menyatakan ikhlas melepaskan jabatannya sebagai Menteri PAN-RB.

(baca: Jokowi Minta Maaf, Yuddy Chrisnandi Jawab Ikhlas Dicopot)

Yuddy berterima kasih kepada Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepadanya selama hampir dua tahun terakhir.

Dalam pertemuan dengan Presiden, menurut Yuddy, Jokowi berharap agar dirinya tetap membantu pemerintahan.

(baca: Ditawari Jabatan oleh Jokowi, Yuddy Chrisnandi Minta Jadi Dubes)

 

"Beliau bertanya kira-kira saya ada ekspektasi bertugas di mana. Saya mengucapkan terima kasih, saya katakan kalau Pak Presiden percaya kepada saya cukup lah saya menjadi duta besar, agar saya memiliki banyak waktu untuk menulis," beber Yuddy.

Kompas TV Presiden Jokowi Lantik Para Menteri Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com