Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditawari Jabatan oleh Jokowi, Yuddy Chrisnandi Minta Jadi Dubes

Kompas.com - 27/07/2016, 15:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk tetap membantu pemerintah selepas menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tawaran itu disampaikan Presiden Jokowi kepada Yuddy kala memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/7/2016) malam.

"Jadi prosesnya itu semalam saya diminta bertemu dengan Pak Presiden. Saat bertemu beliau, beliau menyampaikan bahwa ada situasi internasional, tekanan ekonomi global, kondisi dan situasi politik nasional yang mengharuskan pemerintah melakukan percepatan dan perubahan, sehingga Pak Presiden mengatakan kepada saya mohon maaf," kata Yuddy di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (27/7/2016), seperti dikutip Antara.

Yuddy mengatakan, pernyataan Presiden kepada dirinya terhenti pada kata "mohon maaf". Namun, dirinya sudah bisa memahami maksud Presiden ingin menggantinya dari kursi kabinet.

"Presiden tidak meneruskan permohonan maafnya, tapi saya paham. Saya lalu mengatakan kepada Pak Presiden tidak ada masalah sama sekali, saya ikhlas dan bahkan berterima kasih kepada beliau sudah diberikan kesempatan membantu kabinet selama kurun waktu hampir dua tahun," ujar Yuddy.

 

(baca: Asman Abnur, Pedagang Emas yang Jadi Menteri)

Selanjutnya, dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu, Yuddy mengaku turut menyampaikan permohonan maafnya manakala ada hal-hal tidak berkenan serta ada harapan Presiden yang tidak terlaksana selama dirinya menjabat Menteri PANRB.

Dalam pertemuan itu, menurut Yuddy, Presiden berharap agar dirinya tetap membantu pemerintahan.

"Beliau bertanya kira-kira saya ada ekspektasi bertugas di mana. Saya mengucapkan terima kasih, saya katakan kalau Pak Presiden percaya kepada saya cukup lah saya menjadi duta besar, agar saya memiliki banyak waktu untuk menulis," beber Yuddy.

Menurut Yuddy, respons Presiden atas harapannya itu terlihat positif yang tergambar dari kegembiraan raut wajah Jokowi.

"Saya melihat Pak Presiden tanggapannya sangat gembira. Menjadi duta besar di negara kecil juga tidak apa-apa, saya jadi punya kesempatan menulis dan lebih banyak waktu mengajar, karena saya guru besar di Universitas Nasional jadi harus terus mengajar," jelas dia.

Kompas TV Inilah Susunan Menteri Baru Kabinet Kerja Jokowi-JK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com