Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Langsung Ingatkan Sri Mulyani soal "Tax Amnesty"

Kompas.com - 27/07/2016, 16:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, untuk memastikan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah digenjot pemerintah bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Dengan begitu, target pemerintah untuk mendatangkan dana warga negara Indonesia yang selama ini disimpan di luar negeri bisa berhasil.

"Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak, Menteri Keuangan. Masih banyak complain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada," kata Jokowi saat membuka rapat paripurna kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7/2016).

Jokowi mengaku sudah menerima banyak laporan, orang yang hendak mengikuti program tax amnesty tidak terlayani dengan baik. Kerap kali tak ada petugas Ditjen Pajak di tempat.

Sekalipun ada, petugas tersebut tidak bisa menjelaskan program tax amnesty secara detail.

"Saya minta Kamis besok, kanwil-kanwil KPP (Kantor Pelayanan Pajak) semuanya dihadirkan. Saya akan bicara langsung. Ini harus berhasil tax amnesty," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan bahwa saat ini ada negara yang mulai risau mengenai program tax amnesty yang dirancang pemerintah.

Bahkan negara tersebut sudah mengirim perwakilannya masuk ke dua kota besar untuk memengaruhi WNI agar uangnya tidak dibawa kembali ke dalam negeri.

"Sudah ketemu di dua kota. Sehingga ini perlu diantisipasi. Siapa-siapa yang sudah berbicara di situ, nama-namanya ada di saya semuanya," ucap Jokowi .

Jokowi juga mengingatkan bahwa tax amnesty adalah program besar. Jika berhasil, akan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Namun jika tidak berhasil, Jokowi meyakini tidak ada momentum lain untuk memulai program seperti ini di lain waktu.

"Tidak ada lagi momentum selanjutnya. Ini hati-hati semuanya. Lancarkan sekali lagi, setting lapangannya lebih diperketat lagi Bu Menkeu," tutur Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Tegaskan Dana RI Harus Kembali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com