Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inikah Komposisi Baru Kabinet Kerja, Hasil "Reshuffle" Jilid Dua?

Kompas.com - 27/07/2016, 07:38 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik 13 orang hasil perombakan kabinet (reshuffle) jilid II. Pelantikan akan dilakukan hari ini, Rabu (27/7/2016) pukul 14.00 di Istana Negara.

Berdasarkan penelusuran Kompas, ada sembilan nama baru yang masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja. Sementara itu, ada empat menteri yang bergeser posisinya.

Berikut daftar lengkap seluruh nama yang akan dilantik Presiden Jokowi hari ini:

1. Budi Karya Sumadi

 

Budi ditempatkan menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan. Sebelum menjadi Menteri Perhubungan, Budi saat in imenjadi Direktur Utama Angkasa Pura II.   

2. Archandra Tahar

Archandra Tahar mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Archandra menggantikan Sudirman Said yang tak lagi masuk kabinet.

Archandra merupakan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan merupakan salah satu pengusul off shore blok Masel. Dia juga memiliki firma di Amerika Serikat.

3. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartato mendapat jabatan sebagai Menteri Perindustrian, menggantikan Saleh Husin. Airlangga adalah representasi dari Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya kepada pemerintah.

4. Prof. Muhadjir Effendy

Prof. Muhajir adalah mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada Muhajir untuk menjabat Menteri Pendidikan Nasional menggantikan Anies Baswedan.

5. Eko Putro Sanjoyo

Eko Putro Sanjoyo adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menggantikan posisi rekan sesama partainya, Marwan Jafar yang dicopot dari jabatan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi.

6. Asman Abnur

Asman Abnur adalah representasi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sebelum Golkar, PAN juga lebih dulu menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Asman akan dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menggantikan Yuddy Chrisnandi.

7. Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani kini kembali ke Indonesia setelah berkiprah di dunia internasional dengan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini, dia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro.

8. Enggartiasto Lukita

Enggar adalah politisi Partai Nasdem dan juga seorang  pengusaha. DIa pernah menjadi Ketua Real Estate Indonesia (REI). Kini, dia mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Thomas Lembong yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

9. Wiranto

Wiranto saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Namun, dia dipercaya juga oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.

10. Sofyan Djalil

Sofyan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dia menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

Sebelum mendapat posisi baru itu, Sofyan menjabat sebagai Kepala Bappenas. Jabatan itu didapatnya juga hasil dari reshuffle jilid I. Pada pembentukan kabinet di awal pemerintahan Jokowi, Sofyan sempat didaulat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

11. Thomas Lembong
Tom Lembong akan bergeser posisi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menggantikan Franky Sibarani. Sebelumnya, Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Dia masuk ke dalam kabinet saat reshuffle jilid I pada bulan Agustus 2015.

12. Franky Sibarani
Kepala BKPM Franky Sibarani kini diangkat menjadi Wakil Menteri Perindustrian (posisi baru).

13. Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut akan didaulat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman, menggantikan Rizal Ramli. Sebelum digeser ke jabatan baru itu, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dia juga sempat menjadi Kepala Staf Presiden pada masa awal pemerintahan Jokowi.

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com