Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?

Kompas.com - 26/07/2016, 07:10 WIB
Indonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara) AP IMAGES / DITA ALANGKARAIndonesian President Joko Widodo, front row center, and his deputy Jusuf Kalla, front row second right, pose for photographers with the newly appointed cabinet ministers after their the inauguration ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia, Monday, Oct. 27, 2014. (AP Photo/Dita Alangkara)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh menteri Kabinet Kerja dilarang keluar Jakarta dalam sepekan ini. Perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa gerangan? Benarkan rumor soal reshuffle sudah semakin dekat?

Perintah Jokowi ini diberikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat pesan singkat yang diberikan kepada seluruh menteri untuk tidak meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016. 

Spekulasi soal reshuffle itu menguat bukan tanpa sebab. Ada beberapa sinyal atau tanda yang menguatkan dugaan itu.

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

Pertama, menteri-menteri bergantian dipanggil Presiden, baik di Istana Negara Jakarta atau Istana Presiden di Bogor. Beberapa menteri yang diwawancarai usai pertemuan itu mengaku dievaluasi kinerjanya oleh Presiden. 

Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah menyatakan dukungan kepada pemerintah dikabarkan 'bergerilya' menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi meski belakangan ramai-ramai dibantah.  

Ketiga, yakni tidak lain berasal dari keluhan Jokowi sendiri dalam berbagai pernyataannya. Intinya, Presiden Jokowi butuh percepatan di sejumlah sektor. 

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Kencangnya angin reshuffle membuat Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Suding meminta Presiden segera memastikan apakah copot-pasang kabinet itu jadi dilakukan atau tidak agar tidak terus bergulir menjadi wacana dan dapat mengganggu konsentrasi menteri.

"Jokowi beri kepastian, kalau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Suding di Kompleks Parlemen, Senin (25/7/2016).

Sidang Kabinet Paripurna

Meski isu berhembus kencang, Pratikno berdalih larangan Presiden kepada seluruh menteri untuk tidak ke luar kota lantaran ada satu hari dalam sepekan ini digelar sidang kabinet paripurna.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi, seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir. Itu saja," ujar Pratikno di kantornya, Senin.

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Menurut Pratikno, imbauan itu biasa saja. Wajar adanya. Presiden tidak ingin ada menteri yang tidak hadir dalam rapat untuk membahas program secara keseluruhan itu. Soal apakah larangan itu terkait rencana reshuffle, dia menegaskan tidak mengetahuinya. 

"Kamu menanyakan pertanyaan yang saya enggak bisa jawab. Tanyakan saja ke Presiden langsung," ujar Pratikno. 

Namun, dia tidak menampik beberapa waktu terakhir, Presiden memang memanggil para pembantunya bergantian. Dengan gaya diskusi, Presiden bertanya apa program kementerian yang sudah dijalankan, apa yang belum serta di mana kendalanya. 

"Akhirnya semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Presiden, apa target, apa masalahnya. Itu saja," ujar dia. 

Pernyataan Pratikno soal imbauan kepada menteri untuk tidak keluar Jakarta merupakan hal yang biasa, bertolak belakang dari informasi yang dihimpun Kompas.com dari beberapa orang di lingkungan Istana.

Mereka mengatakan, baru kali ini Jokowi mengeluarkan imbauan seperti itu menjelang sidang kabinet paripurna. Yang menarik, sidang kabinet paripurna biasanya diselenggarakan pada pekan pertama setiap bulannya, tetapi kali ini digelar di akhir bulan.

(Baca: Tiga Partai Berpeluang Dapatkan Kursi Mendes Jika Ada "Reshuffle")

Kedua, para menteri sudah terbiasa pasti hadir dalam rapat akbar semacam itu sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada pemberitahuan kepada para menteri untuk tidak diperbolehkan keluar Jakarta lantaran ada sidang kabinet paripurna.

Mereka pun menebak-nebak, mungkin ini adalah sidang kabinet paripurna "luar biasa". Bisa jadi berujung pada perombakan kabinet.

Jokowi tertawa

Sang Presiden pun bereaksi atas sejumlah spekulasi yang berkembang. Soal ini, Jokowi hanya tertawa ketika ditanya soal imbauan itu. Tertawanya semakin menjadi ketika disebut bahwa imbauan itu dikait-kaitkan dengan reshuffle.

Setelah puas tertawa, Jokowi menjelaskan bahwa informasi imbauan itu biasa disebarkan kepada seluruh menteri menjelang sidang kabinet paripurna. 

"Pasti disampaikan seperti itu jangan sampai ada yang tidak ikut. Mengingatkan saja," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Senin. 

Sementara tentang kabar reshuffle sendiri, Jokowi tidak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan, kinerja pembantu Presiden memang sebaiknya dievaluasi secara berkala. 

(Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

"Kalau tidak ada evaluasi bagaimana kita menilai program, menilai pekerjaan seseorang. Harus dilakukan evaluasi kinerja. Itu biasa kita lakukan. Setiap bulan kita lihat, setiap tiga bulan kita lihat, setiap seminggu kita lihat," ujar Jokowi. 

Salah satu yang sangat paling didengar Jokowi terkait kinerja para menterinya, yakni suara rakyat.  Bagi Jokowi, penilaian masyarakat atas kinerja menterinya sangat obyektif dan terukur. Pasalnya, masyarakatlah yang paling merasakan kerja pemerintah. 

"Iya, seperti sekarang hasil survei terakhir yang diapresiasi publik berkaitan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan. Yang lain masih perlu diperbaiki semuanya," ujar Jokowi. 

(Baca: Istana: Evaluasi Menteri Belum Tentu Berujung "Reshuffle" Kebinet)

Lantas, Budiman bertanya, "hasil evaluasi itu berujung pada apa?"

"Ya hasil evaluasi kan jadi rapor," jawab Jokowi. 

"Terus?" Budiman kembali bertanya. 

"Ya rapor kan jadi evaluasi," Jokowi tertawa atas kalimatnya yang ia bolak-balik sendiri.

Jokowi pun mengingatkan, para menteri tidak usah terlalu pusing dengan isu reshuffle. Sejak Jokowi melantik mereka, ia sudah berpesan untuk 'kerja, kerja, kerja'. Tidak ada yang lain. 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X