Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh menteri Kabinet Kerja dilarang keluar Jakarta dalam sepekan ini. Perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada apa gerangan? Benarkan rumor soal reshuffle sudah semakin dekat?

Perintah Jokowi ini diberikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat pesan singkat yang diberikan kepada seluruh menteri untuk tidak meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016. 

Spekulasi soal reshuffle itu menguat bukan tanpa sebab. Ada beberapa sinyal atau tanda yang menguatkan dugaan itu.

(Baca: Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle")

Pertama, menteri-menteri bergantian dipanggil Presiden, baik di Istana Negara Jakarta atau Istana Presiden di Bogor. Beberapa menteri yang diwawancarai usai pertemuan itu mengaku dievaluasi kinerjanya oleh Presiden. 

Kedua, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah menyatakan dukungan kepada pemerintah dikabarkan 'bergerilya' menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Jokowi meski belakangan ramai-ramai dibantah.  

Ketiga, yakni tidak lain berasal dari keluhan Jokowi sendiri dalam berbagai pernyataannya. Intinya, Presiden Jokowi butuh percepatan di sejumlah sektor. 

(Baca: Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau)

Kencangnya angin reshuffle membuat Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Suding meminta Presiden segera memastikan apakah copot-pasang kabinet itu jadi dilakukan atau tidak agar tidak terus bergulir menjadi wacana dan dapat mengganggu konsentrasi menteri.

"Jokowi beri kepastian, kalau reshuffle ya reshuffle. Kalau tidak ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Suding di Kompleks Parlemen, Senin (25/7/2016).

Sidang Kabinet Paripurna

Meski isu berhembus kencang, Pratikno berdalih larangan Presiden kepada seluruh menteri untuk tidak ke luar kota lantaran ada satu hari dalam sepekan ini digelar sidang kabinet paripurna.

"Pekan ini kami akan ada sidang kabinet paripurna. Jadi, seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir. Itu saja," ujar Pratikno di kantornya, Senin.

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Menurut Pratikno, imbauan itu biasa saja. Wajar adanya. Presiden tidak ingin ada menteri yang tidak hadir dalam rapat untuk membahas program secara keseluruhan itu. Soal apakah larangan itu terkait rencana reshuffle, dia menegaskan tidak mengetahuinya. 

"Kamu menanyakan pertanyaan yang saya enggak bisa jawab. Tanyakan saja ke Presiden langsung," ujar Pratikno. 

Namun, dia tidak menampik beberapa waktu terakhir, Presiden memang memanggil para pembantunya bergantian. Dengan gaya diskusi, Presiden bertanya apa program kementerian yang sudah dijalankan, apa yang belum serta di mana kendalanya. 

"Akhirnya semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Presiden, apa target, apa masalahnya. Itu saja," ujar dia. 

Pernyataan Pratikno soal imbauan kepada menteri untuk tidak keluar Jakarta merupakan hal yang biasa, bertolak belakang dari informasi yang dihimpun Kompas.com dari beberapa orang di lingkungan Istana.

Mereka mengatakan, baru kali ini Jokowi mengeluarkan imbauan seperti itu menjelang sidang kabinet paripurna. Yang menarik, sidang kabinet paripurna biasanya diselenggarakan pada pekan pertama setiap bulannya, tetapi kali ini digelar di akhir bulan.

(Baca: Tiga Partai Berpeluang Dapatkan Kursi Mendes Jika Ada "Reshuffle")

Kedua, para menteri sudah terbiasa pasti hadir dalam rapat akbar semacam itu sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada pemberitahuan kepada para menteri untuk tidak diperbolehkan keluar Jakarta lantaran ada sidang kabinet paripurna.

Mereka pun menebak-nebak, mungkin ini adalah sidang kabinet paripurna "luar biasa". Bisa jadi berujung pada perombakan kabinet.

Jokowi tertawa

Sang Presiden pun bereaksi atas sejumlah spekulasi yang berkembang. Soal ini, Jokowi hanya tertawa ketika ditanya soal imbauan itu. Tertawanya semakin menjadi ketika disebut bahwa imbauan itu dikait-kaitkan dengan reshuffle.

Setelah puas tertawa, Jokowi menjelaskan bahwa informasi imbauan itu biasa disebarkan kepada seluruh menteri menjelang sidang kabinet paripurna. 

"Pasti disampaikan seperti itu jangan sampai ada yang tidak ikut. Mengingatkan saja," ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Senin. 

Sementara tentang kabar reshuffle sendiri, Jokowi tidak menjawab lugas. Ia hanya mengatakan, kinerja pembantu Presiden memang sebaiknya dievaluasi secara berkala. 

(Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

"Kalau tidak ada evaluasi bagaimana kita menilai program, menilai pekerjaan seseorang. Harus dilakukan evaluasi kinerja. Itu biasa kita lakukan. Setiap bulan kita lihat, setiap tiga bulan kita lihat, setiap seminggu kita lihat," ujar Jokowi. 

Salah satu yang sangat paling didengar Jokowi terkait kinerja para menterinya, yakni suara rakyat.  Bagi Jokowi, penilaian masyarakat atas kinerja menterinya sangat obyektif dan terukur. Pasalnya, masyarakatlah yang paling merasakan kerja pemerintah. 

"Iya, seperti sekarang hasil survei terakhir yang diapresiasi publik berkaitan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan. Yang lain masih perlu diperbaiki semuanya," ujar Jokowi. 

(Baca: Istana: Evaluasi Menteri Belum Tentu Berujung "Reshuffle" Kebinet)

Lantas, Budiman bertanya, "hasil evaluasi itu berujung pada apa?"

"Ya hasil evaluasi kan jadi rapor," jawab Jokowi. 

"Terus?" Budiman kembali bertanya. 

"Ya rapor kan jadi evaluasi," Jokowi tertawa atas kalimatnya yang ia bolak-balik sendiri.

Jokowi pun mengingatkan, para menteri tidak usah terlalu pusing dengan isu reshuffle. Sejak Jokowi melantik mereka, ia sudah berpesan untuk 'kerja, kerja, kerja'. Tidak ada yang lain.