Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman "Reshuffle" Cara Jokowi Gertak Menteri agar Terpacu Bekerja

Kompas.com - 23/07/2016, 15:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat, Presiden Joko Widodo menggunakan cara gertakan untuk memacu para menteri kabinet meningkatkan kinerjanya.

Pernyataan Ray tersebut menyusul isu perombakan kabinet yang akhir-akhir ini terus berembus.

"Ini manajemen by ancaman. Ancaman akan di-reshuffle. Ini gertakan bagi menteri agar terpacu," kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menten, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Hal tersebut dinilainya efektif jika mengacu pada perombakan kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Ray melihat kinerja menteri pasca-reshuffle menjadi lebih optimal.

"November-Desember kan menteri menggeliat tuh kerjanya. Mungkin ini pengalaman yang akan diulang lagi," sambung dia.

Isu perombakan kabinet kini kencang berembus. Ray melihat geliat perombakan kabinet itu sebagai bentuk untuk menutupi kegalauan Jokowi. Sebab kondisi kabinet saat ini dinilainya sudah memenuhi tiga faktor utama penentu pentingnya perombakan dilakukan.

Pertama, dari faktor urgensi dimana pencapaian pemerintah di luar infrastruktur berjalan lambat. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, ada masalah dalam tubuh kabinet yang tidak sesuai keinginan Jokowi.

Kedua, faktor strategi. Ia menilai, tantangan ke depan adalah pemerintah harus siap menghadapi situasi perekonomian yang memburuk. Pada tingkatan tertentu, lanjut Ray, menteri terlihat hanya menunggu isyarat Presiden padahal hal tersebut tak disenangi Presiden.

Ketiga, faktor politik dimana harus ada dua hal yang dicapai, yaitu mengakomodasi dua partai baru yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, yaitu Golkar dan PAN. Baik disodorkan atau tidak disodorkan nama, Jokowi tentu memiliki rasa terikat yang membuatnya menimbang untuk menarik satu atau dua orang dari dua partai tersebut menjadi menteri.

Hal kedua kedua adalah konsolidasi. Ray melihat hingga saat ini tak ada kendala bagi Jokowi untuk mengundur-undur perombakan kabinet.

"Pertanyannya, apakah ada kendala penting, hebat dan luar biasa yang bisa mengakibatkan reshuffle tidak jadi?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com