Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu "Reshuffle" Kabinet, Hanura Inginkan Kepastian Jokowi agar Menteri Tak Galau

Kompas.com - 25/07/2016, 12:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan kabinet kembali mengemuka beberapa waktu terakhir. Terkait isu tersebut, Ketua DPP Partai Hanura Sarifudin Sudding mempersilakan jika ada menterinya yang dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, agar tak terus bergulir mejadi wacana, Sudding menyarankan agar Jokowi segera menegaskan apakah akan dilakukan perombakan kabinet atau tidak.

"Jokowi beri kepastian. Kalau reshuffle, reshuffle. Kalau tidak, ya tidak. Supaya menteri-menteri tidak dalam suasana kegalauan," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Saat Topik "Reshuffle" Laku Keras di Harlah PKB)

Saat disinggung mengenai isu perombakan kabinet yang mingkin terjadi pekan ini, Sudding mengatakan memang ada komunikasi politik yang dibangun oleh Ketua Umum Partai Hanura dengan Jokowi.

Namun, komunikasi tersebut tak secara khusus membicarakan tentang perombakan kabinet melainkan merupakan komunikasi rutin antara partai-partai pendukung pemerintah.

(Baca: Istana: Evaluasi Menteri Belum Tentu Berujung "Reshuffle" Kebinet)

"Komunikasi antara partai-partai pendukung ya biasa dilakukan. Tapi tidak dalam diskusi reshuffle," sambung dia.

Adapun saat ini Partai Hanura memiliki dua kursi menteri di kabinet, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang diduduki Yuddi Chrisnandi dan Menteri Perindustrian yang dipegang Saleh Husin.

Kompas TV Belasan Menteri Menghadap Presiden Pekan Ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com