Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapimnas Golkar Akan Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 25/07/2016, 16:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, dukungan yang akan diberikan partai kepada Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilihan Presiden 2019, sudah melalui proses dan kajian yang mendalam.

Dukungan itu akan dideklarasikan pada Rapimnas Golkar, Rabu (17/7/2016), yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

"Insya Allah rapimnas akan dihadiri Presiden RI," kata Idrus. di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Setya Novanto: Kami Dukung Pak Jokowi Jadi Presiden Lagi Tahun 2019)

Ia menjelaskan, dukungan terhadap Jokowi diawali dari rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Mei 2016 lalu, yang salah satunya memutuskan bahwa Ketua Umum Golkar Setya Novanto melakukan komunikasi politik dengan Jokowi sebagai persiapan Pemilu 2019.

Setelah komunikasi politik dengan Jokowi dilakukan, Setya Novanto kembali melaporkan hasilnya ke DPP.

DPP Golkar secara bulat memutuskan bahwa Jokowi adalah calon terbaik.

"Kami proyeksikan salah satu yang penting adalah menetapkan Golkar mendukung Jokowi sebagai capres 2019," kata Idrus.

Dukung Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, mengatakan bahwa Partai Golkar berkomitmen mendukung Joko Widodo(Jokowi) pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

 

Menurut dia, dukungan tersebut sudah menjadi suatu niat yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I bersama DPD tingkat II di seluruh Indonesia.

"Kami akan dukung Presiden RI bapak Jokowi di 2019," ujar Novanto usai menghadiri acara Pertemuan Nasional bertajuk Tata Kelola Dana Politik di Indonesia, di gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: Politisi PDI-P Sindir Golkar yang Buru-buru Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Namun, lanjut dia, perlu ada proses pengukuhan tersebut yang akan ditentukan di dalam rakernas. Ia mengatakan, dukungan untuk Jokowi ini dilakukan tanpa syarat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com