Semua Fraksi Sepakat Perppu Kebiri Diparipurnakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ke-10 fraksi di Komisi VIII DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 dibahas ke tingkat selanjutnya sebelum disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna 27 Juli nanti.

Dari 10 fraksi yang hadir, sebanyak delapan fraksi menyetujui Perppu tersebut dibahas di tingkat selanjutnya. 

Sedangkan dua fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Fraksi Hanura bahkan mendukung sepenuhnya Perppu untuk segera diundangkan dan disahkan di Rapat Paripurna.

(Baca: Mensos Berharap RUU PKS Tidak Bertabrakan dengan Perppu Kebiri)

Ada beberapa catatan, meski seluruh fraksi sepakat untuk membawa perppu ini ke paripurna. 

Rapat dihadiri Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Menteri Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. 

Fraksi PDI-P yang diwakili Syamsu Niang menyatakan saat ini kasus kejahatan seksual terhadap anak sudah memprihatinkan. Karena itu PDI-P menilai Perppu tersebut merupakan solusi atas maraknya kejahatan seksual terhadap anak.

"PDI-P menyetujui Perppu kebiri untuk dibahas menjadi rancangan UU terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2016 agar kemudian disahkan menjadi UU, supaya mampu melindungi anak Indonesia," tutur Syamsu saat membacakan pandangan Fraksi PDI-P dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR di Ruang Rapat Komisi VIII, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh Maman Imanulhaq, menyatakan setuju agar Perppu tersebut dibahas di tingkat selanjutnya namun dengan sejumlah catatan.

"Kami setuju dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dengan catatan. Yakni peraturan di bawahnya harus dipertegas, lalu Pemerintah harus pastikan secara sosiologis Perppu ini diharapkan bisa timbulkan efek jera, dan aspek teknis dalam kebiri dan pemasangan chip diperjelas," kata Maman.

(Baca: DPR Bahas Perppu Kebiri, Akankah Tumpang Tindih dengan RUU PKS?)

Komisi VIII akan memanggil Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memberi masukan terkait Perppu tersebut, Senin (25/7/2016).

"Harapannya jika semua lancar dan sepakat, Perppu tersebut bisa segera disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna 27 Juli nanti," kata Ketua Komisi VIII Ali Taher dalam kesempatan yang sama.