Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diwarnai Interupsi, DPR Sahkan Sembilan Komisioner KPI

Kompas.com - 20/07/2016, 12:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019, yang lolos dari proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Hasil uji kepatutan dan kelayakan dibacakan oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

"Laporan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sebagai pimpinan sidang, Rabu siang.

Sebelum memberikan persetujuan, sejumlah anggota DPR menyampaikan interupsi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal menyampaikan catatan-catatan tertentu kepada sembilan komisioner baru KPI.

Ia mengaku kecewa dengan kinerja Komisioner KPI Periode 2013-2016, yang tidak bisa menyajikan tayangan televisi yang baik untuk generasi muda dan seterusnya. Akbar pun meminta agar ruang publik diselamatkan oleh para komisioner terpilih KPI.

Terlebih ada satu orang dari sembilan komisioner tersebut yang merupakan petahana, atau komisioner periode 2013-2016.

"Bukan soal kepemilikan tapi kontennya. Saya agak dongkol melihat KPI dan TV kita jadi seperti ini," kata Akbar.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya yang juga ikut dalam proses uji kepatutan dan kelayakan komisioner KPI di Komisi I mengatakan bahwa dirinya memahami kekecewaan Akbar bahwa tayangan di ruang publik tak sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran.

Hal itu, menurut dia, juga sudah menjadi fokus pembahasan di Komisi I. Namun, ia meyakinkan bahwa sembilan nama komisioner KPI tersebut sudah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan serta proses seleksi yang juga ketat dilakukan tim panitia seleksi.

Tantowi juga kembali menegaskan bahwa petahana Komisioner KPI yang terpilih hanya satu orang.

"Pak Sudarwanto. Beliau masuk di 27 nama yang kami uji ternyata beliau memenuhi seluruh persyaratan yang kami inginkan. Melalui kesepakatan berdasarkan hasil pemaparan, beliau masuk kembali sebagai satu satunya komisioner incumbent," ucap Tantowi.

Berikut sembilan nama komisioner KPI terpilih tersebut:

1. Nuning Rodiyah
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin
3. Yuliandre Darwis
4. Ubaidillah 
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga 
7. Mayong Suryo Laksono 
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela 
9. Agung Suprio

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com