Tindak Lanjuti Kasus Vaksin Palsu, Komisi IX Segera Bentuk Tim Pengawas

Kompas.com - 18/07/2016, 21:28 WIB
Anggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOAnggota DPR RI terpilih dari Partai Demokrat, Dede Yusuf, bersiap di Hotel Sultan, Jakarta, sebelum menuju Monumen Pancasila Sakti untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2014). Hari ini sebanyak 560 anggota baru DPR RI akan dilantik dalam sidang MPR RI awal masa jabatan 2014-2019.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, Komisi IX DPR masih akan melakukan rapat internal sebelum membentuk tim pengawas peredaran vaksin palsu.

Namun, belum diputuskan, apakah tim itu berbentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus).

Menurut Dede, akan lebih realistis jika berbentuk panja.

"Akan kami putuskan panja atau pansusnya sebelum reses 28 juli. Tapi yang lebih realistis memang panja karena kami tidak perlu bicara dengan komisi lainnya sehingga proses lebih cepat, cukup internal Komisi IX saja," kata Dede, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2016).

Hal senada disampaikan pula oleh Wakil Ketua Komisi IX Ermalena.

Dia menyatakan, panja memang lebih realistis untuk dibentuk dalam waktu dekat.

"Karena sudah mendesak dan satgas penanganan vaksin palsu juga sudah terbentuk, sepertinya lebih realistis panja, agar bisa segera diberi rekomendasi oleh kami dan celah peredaran vaksin palsu bisa segera ditutup," kata Erm.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengatakan, keberadaan tim pengawas dinilai mendesak karena peredaran vaksin palsu sudah sedemikian masif.

Ia berharap dengan adanya tim pengawas DPR, bisa diambil langkah jangka panjang untuk mengantisipasi peristiwa serupa.

"Ya kami berharap apapun bentuknya, entah panja atau pansus, rekomendasi yang dihasilkan bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sifatnya jangka panjang agar tak terulang kembali," kata Irma.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X