Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Saksi Kasus Pencucian Uang Sanusi, Kadis Tata Air Jelaskan Proyek Pompa Air

Kompas.com - 13/07/2016, 15:05 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

Teguh mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik.

"Lebih dari 10 (pertanyaan)," ujar Teguh, di Gedung KPK, Rabu (14/7/2016).

Ia mengatakan, materi pertanyaan yang diajukan KPK terkait pengadaan barang oleh Dinas Tata Air.

"Iya, soal pengadaan pompa air termasuk suku cadang tahun 2012 sampai 2014," kata dia.

Selain itu, kata Teguh, KPK menggali informasi berkaitan dengan proses lelang, kontrak, hingga pembayarannya.

Teguh mengakui bahwa dalam setiap proyek pengadaan barang, pihaknya selalu berkordinasi dengan Komisi D di DPRD DKI Jakarta.

"Kami kan di Dinas Tata Air memang di bawah Komisi D di bidang pembangunan. Nah ini terkait juga, kebetulan kasus yang ditangani terkait juga dengan masalah pengadaan barang pompa air termasuk suku cadangnya. Ini mungkin keterkaitan dengan pengembangan penyidik ya, kami enggak lihat sejauh itu (peran Sanusi) kami hanya dimintai data terkait pengadaan mesin pompa termasuk suku cadangnya, itu saja," kata dia.

Teguh juga mengatakan, ada 6 proyek pengadaan pompa oleh pengembang terkait reklamasi pada 2015.

Namun, hingga saat ini belum terealisasi.

"Karena perizinannya kan sampai sekarang masih berjalan karena dihentikan jadi belum jadi belum terelaisasikan," kata dia.

Teguh menyebutkan, lokasi pengadaan proyek pompa tersebut di antaranya, yakni di daerah Sentiong, Pasar Ikan, Ancol.

Terkait nilai dari proyek tersebut, ia mengaku tidak tahu secara rinci.

"Saya enggak hafal," kata dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com