Hindari Potongan Liar, Pemerintah Salurkan Bantuan PKH Secara Non-Tunai

Kompas.com - 12/07/2016, 17:39 WIB
Kristian Erdianto Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang berupaya memaksimalkan penyaluran seluruh program bantuan sosial yang ada agar tepat sasaran.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan seluruh bantuan sosial bakal didistribusikan secara nontunai.

Hal tersebut untuk memaksimalkan supaya bantuan sosial pemerintah memiliki nilai produktivitas bagi penerimanya. Salah satu item yang sedang diujicobakan adalah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

"Sebetulnya ini besarannya adalah bansos non tunai. Jadi format untuk mendistribusikan seluruh bansos dengan cara non tunai. Salah satunya PKH. Supaya lebih maksimal," ujar Khofifah saat ditemui usai rapat koordinasi mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).


Format penyaluran secara tunai, kata Khofifah, dinilai lebih efektif untuk menghindari adanya praktik pemotongan liar. Pemerintah pun sedang melakukan uji coba implementasi penyaluran format bansos non tunai bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI).

Setiap penerima akan mendapat nomor rekening bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dalam menyalurkan bantuan PKH.

Penerima PKH bisa mengambil sebagian uangnya langsung melalui bank dan sebagian yang tidak diambil bisa disimpan di rekening. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi antre berjam-jam untuk mendapatkan bantuan dan memiliki kelonggaran waktu dalam mengakses bantuan pemerintah. Penerima bantuan tidak harus mengikuti jadwal pencairan dana.

"Penerima PKH akan mendapat nomor rekening. Mereka bisa ambil kapan saja sesuai keperluan. Sisanya bisa diambil di ATM atau ditabung. Sehingga tidak harus antre panjang dan mengikuti jadwal pencairan. Tidak harus diambil semua di hari yang sama. Ini yang sedang kami uji coba melalui BNI," ungkapnya.

Menurut Khofifah dari banyak riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, TNP2K dan Bappenas menunjukkan Program Keluarga Harapan memiliki signifikansi tertinggi dalam menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan data Kemensos saat ini jumlah penerima PKH mencapai 3,5 juta kepala keluarga. Rencananya angka ini akan bertambah 6 juta pada November 2016.

"Sekarang 3,5 juta. November nanti Insya Allah akan masuk 6 juta. Jadi akan ada tambahan 2,5 juta itu akan menerima pada pencairan tahap keempat. Setahun ada 4 pencairan," kata Khofifah.

Sementara itu Khofifah memaparkan ada 42 Kabupaten yang belum menerima bantuan PKH. Tujuh belas diantaranya merupakan kabupaten di Pegunungan Tengah Papua.

Khofifah menargetkan pada November semua kabupaten seluruh Indonesia akan tersentuh program PKH. "Insya allah rata November nanti semua rata," pungkasnya.



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X