Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Ombudsman Sebut Kemacetan di Brebes karena Tak Perhitungkan Lonjakan Jumlah Kendaraan

Kompas.com - 08/07/2016, 18:55 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan kemacetan parah di jalur tol Brebes Timur disebabkan tak adanya antisipasi peningkatan volume kendaraan.

"Sudah tiga bulan lalu diadakan rapat-rapat yang bersifat antisipasi. Tetapi kok ternyata Masih seperti ini. Berarti ada faktor yang belum terhitung, belum diantisipasi. Faktor itu adalah peningkatan volume kendaraan," kata Adrianus di NTMC Polri, Jakarta, Jumat (8/7/2016).

Menurut Adrianus, arus mudik di tahun-tahun mendatang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Menurutnya, kemungkinan terburuk dapat dipublikasikan untuk diketahui masyarakat.

"Kalau sampai dua juta kendaraan lewat brexit (Brebes exit atau pintu tol keluar Brebes) atau Palimanan, maka seperti ini hasilnya. Memang pahit, tapi saya kira harus. Banyak orang merasa 'kan kami sudah bayar, kan tolnya baru,' ya memang kalau semuanya numpuk di ujung bagaimana," ujar Adrianus.

Adrianus mengatakan pelayan publik seperti kepolisian, dapat memberikan peringatan kepada masyarakat. Misalnya mengalihkan kendaraan atau mengimbau agar tak melewati titik yang bakal dilewati banyak kendaraan. Dia menuturkan, hal itu dibenarkan secara mandat.

"Tidak salah juga sebagai pelayan publik untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, pada situasi seperti itu kami sebagai pelayan publik tidak lagi bisa bekerja. Itu boleh. Kita semua punya daya tahan," tutur Adrianus.

Menurut Adrianus, publikasi kemungkinan terburuk berguna untuk memberikan infomasi yang akurat ke masyarakat.

Kemacetan parah terjadi di jalan tol Brebes Timur pada mudik lebaran tahun. Pemudik harus menempuh waktu belasan jam di jalan tol.

Kompas TV Macet Lepas Exit Tol Pejagan Capai 5 KM


  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com