Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Ini Anggap Anak Pejabat Boleh Minta Fasilitas ke KJRI, asalkan...

Kompas.com - 29/06/2016, 23:29 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Riant Nugroho, menyayangkan sikap yang ditunjukkan sejumlah pengamat dalam melihat kasus permintaan fasilitas oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) New York.

Sejumlah pengamat, kata dia, menilai permintaan fasilitas dan pendampingan oleh Fadli bagi anaknya, Shafa Sabila, kepada KJRI New York itu menyinggung soal etika anggota Dewan, yakni mencampuradukkan urusan pribadi dan negara.

Riant menjelaskan, setiap warga negara boleh meminta fasilitas ke KJRI di negara mana pun. Namun, permintaan itu dalam konteks permintaan bantuan dalam batasan wajar. Hal itu, kata Riant, boleh dilakukan oleh setiap WNI yang berkunjung ke luar negeri karena menjadi hak yang harus dipenuhi oleh negara.

(Baca: Soal Anaknya di AS, Fadli Zon Minta Maaf dan Akan Ganti Uang Bensin ke KJRI)

"Semua aset Indonesia di luar negeri itu milik rakyat Indonesia. Jadi, orang Indonesia itu kalau ke luar negeri boleh meminta itu asalkan bukan meminta duit," kata Riant.

"Semua aset bangsa Indonesia yang ada di luar negeri yang ada di kedutaan di luar negeri dan turunannya itu milik rakyat. Rakyat itu mulai dari rakyat kecil hingga rakyat besar. Rakyat biasa, anggota Dewan, pejabat tinggi negara itu sama, jadi kalau mereka ke luar negeri minta bantuan apa pun boleh selama permintaannya itu wajar," tambah dia.

Menurut Riant, pemberian fasilitas itu boleh dilakukan jika memungkinkan. Terlebih lagi, rakyat sudah berkontribusi untuk negara melalui pajak.

"Kita bayar pajak, mereka (pemerintah) kita bayar, maka kita boleh memanfaatkan fasilitas sewajarnya," kata dia.

(Baca: Fadli Zon Kirim Rp 2 Juta untuk Ganti Bensin dan Tip Sopir KJRI New York)

Sebagai contoh, Riant pun menceritakan pengalamannya ketika harus mengikuti rapat di Den Haag, Belanda, pada masa lalu. Lantaran tidak mengetahui denah dan lokasi rapat tersebut, Riant mengaku saat itu meminta bantuan ke KJRI Den Haag, Belanda.

"Jadi, saya e-mail ke Kedutaan Indonesia di Den Haag, saya minta dibantu kalau ada orang di kedutaan tolong jemput saya di Bandara Amsterdam. Karena waktu itu enggak ada mobil, saya dijemput sama orang," kata dia.

Maka dari itu, dia pun tidak sepakat jika ada seseorang yang justru dipojokkan jika ada meminta bantuan dari perwakilan kedutaan. Riant berharap, semua pihak dapat melihat persoalan tersebut secara bijak. 

"Ini kalau soal begini bukan urusan negara atau bukan negara. Warga, DPR, itu sama haknya, boleh minta tolong," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com