Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkalan Militer di Natuna Dilengkapi Pesawat Tempur hingga Pasukan Elite

Kompas.com - 28/06/2016, 16:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa anggaran pertahanan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan-TNI saat ini akan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna.

Ryamizard sudah memerintahkan untuk disiapkan tiga kapal TNI AL, satu pesawat tempur, radar, dan drone penangkis serangan udara.

"Sembilan bulan lalu saya ke sana (Natuna). Saya sudah tentukan ada tiga kapal, kemudian ada satu pesawat tempur," ujar Ryamizard saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Perbaikan dari sisi infrastruktur pun akan dilakukan pada pelabuhan dan pelebaran landasan pesawat tempur. Selain itu, terdapat juga penambahan personel tentara dari marinir TNI AL dan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas).

(Baca: Panglima TNI: Perlu Ada Fasilitas dan Pesawat Tempur di Natuna)

"Kalau ada kapal berarti harus ada pelabuhannya. Landasan pesawat juga harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada marinir dan Paskhas," kata Ryamizard.

Sisa anggaran pertahanan lainnya, kata Ryamizard, akan digunakan untuk memperbaiki alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang umurnya masih belum terlalu lama, misalnya dalam penggantian suku cadang dan mesin kendaraan perang.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alat kelengkapan tempur. Menurut Ryamizard, banyak pesawat tempur Indonesia yang tidak memiliki rudal. Pembelian tank dan alat komunikasi juga menjadi prioritas pertahanan saat ini.

(Baca: Jokowi Minta TNI Siapkan Rencana Penguatan Alutsista)

"Anggaran kami kan sudah dipotong-potong. Anggaran yang ada juga untuk memperbaiki alutsista yang belum terlalu lama. Ada yang harus ganti mesin. Kedua, melengkapi pesawat tempur yang belum memiliki rudal. Kalau sudah lengkap semua, baru nambah. Begitu prioritasnya. Jadi, jangan sampai jadi besi tua," ucap dia.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI ialah untuk tahun anggaran 2017. Sebab, pemerintah memang memiliki anggaran yang terbatas.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun ke DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Gubernur Malut Diduga Beli Aset Pakai Uang dari Pengusaha Tambang

Nasional
Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Eks Hakim Konstitusi: Revisi UU MK Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Kemenag: Jemaah Umrah yang Nekat Ibadah Haji Terancam Dilarang ke Arab Saudi 10 Tahun

Nasional
Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Bareskrim Kirim Tim Buru 3 Buron Kasus Pembunuhan Vina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com