Komisi I DPR Setuju Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, pemerintah telah menyampaikan mengenai rencana membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna.

Hal itu dilakukan untuk memperkuat kedaulatan di Natuna.

Selain itu, Hanafi menilai, pembangunan itu juga bisa mengoptimalisasi kegiatan ekonomi di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alam di wilayah tersebut.

(Baca: Panglima TNI: Perlu Ada Fasilitas dan Pesawat Tempur di Natuna)

"Natuna sebagai pangkalan militer sudah disampaikan ke Komisi I dan sudah setuju untuk dibangun bertahap," kata Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Hanafi menambahkan, diperlukan komunikasi intens dengan negara-negara Asia Tenggara agar tak dianggap sebagai bentuk militerisasi yang mengancam negara tetangga, melainkan penyikapan yang terukur dari pemerintah Indonesia atas ancaman Tiongkok terhadap ZEE.

"Jangan sampai kebersatuan Asean terpotong-potong oleh strategi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Semangatnya meredakan ketegangan," kata Politisi PAN itu.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Natuna.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah memprioritaskan pembangunan sejumlah kawasan baik di Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki-Selaru.

"Yang dibangun adalah beberapa pangkalan militer. Tapi perlu kami berdayakan lagi, contohnya runway Lanud Ranai, perlu ada perpanjangan lagi. Perlu ada tempat pesawat tempur di sana, perlu ada ground support equipment pesawat tempur di sana," kata Gatot, seperti dikutip dari Antara, Senin.

Menurut Gatot, pembangunan akan dimulai pada akhir tahun 2016.

Pada tahun 2017, diharapkan ada perkembangan pembangunan di sejumlah kawasan tersebut.