Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Bisa Saja Fenomena Brexit Terjadi di ASEAN

Kompas.com - 27/06/2016, 19:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan, fenomena Britain Exit (Brexit) bisa dilihat sebagai salah satu bentuk kegagalan tata kelola pemerintahan regional di Uni Eropa.

Hanafi menilai, saat ini spirit zaman memang mengarah pada integrasi secara global. Artinya, masyarakat dunia tak dikotak-kotakkan ke dalam masing-masing sekat negara saja.

Setiap negara memiliki hubungan satu sama lain, baik dalam sektor ekonomi maupun politik.

"Jika Brexit ini berlanjut, regionalisme lain di Asia seperti ASEAN juga bisa terancam. Bagaimanapun juga itu bukan hal yang baik untuk dunia. Menurut saya, itu sebuah kemunduran," ujar Hanafi saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/6/2016).

(Baca: Seberapa Besar Dampak "Brexit" terhadap Ekonomi Indonesia?)

Hanafi pun menilai, konflik regional yang tengah berlangsung di ASEAN, seperti halnya dalam kasus Laut China Selatan, bisa menjadi pemicu munculnya fenomena Brexit di ASEAN.

"Coba kita lihat di ASEAN, sebenarnya disintegrasi politik itu terjadi dalam kasus Laut Tiongkok Selatan. Masing-masing negara punya sikap dan kepentingan yang beda," lanjut Hanafi.

Oleh karena itu, dia pun berharap Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengambil pelajaran dari fenomena Brexit agar kerja sama regional di ASEAN tetap berjalan lancar.

"Toh indonesia menjadi satu bagian dari dunia integral sehingga keikutsertaan kita dalam tata kelola pemerintahan regional seperti ASEAN ini penting. Jangan sampai fenomena Brexit di Uni Eropa terjadi di ASEAN karena Laut Tiongkok Selatan," kata Hanafi.

Kompas TV Infografis: Apa itu Brexit?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com