Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tito Disarankan Tawarkan Jabatan Wakapolri ke Senior, Bukan Tunjuk Yunior

Kompas.com - 24/06/2016, 11:17 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan, calon kapolri Komjen Tito Karnavian sebaiknya menawarkan jabatan Wakapolri kepada para seniornya yang juga berpangkat bintang tiga.

Tawaran itu diusulkan termasuk kepada Wakapolri saat ini, Komjen Pol Budi Gunawan.

"Ada baiknya ditawarkan dulu ke seniornya, termasuk Budi Gunawan. Itu juga belum tentu mau, kan," kata Maswadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/6/2016).

Menurut Maswadi, Tito dapat menawarkan jabatan Wakapolri kepada para senior yang memiliki kualitas, integritas, dan kapabilitas baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk merangkul.

"Pastilah ditawarkan yang punya kecapakapan, sesuai kebutuhan jabatannya," ujar dia.

Untuk memperkuat posisi calon kapolri tunggal, Tito disarankan tidak menunjuk yuniornya untuk menduduki jabatan Wakapolri. Sebab, hal tersebut pasti akan mengecewakan para senior.

Hal ini pun diprediksi bisa berdampak pada kinerja Tito dalam mereformasi Polri.

"Sebaiknya Tito tidak main tunjuk yuniornya jadi Wakapolri. Lalu mengabaikan seniornya, itu keliru," ucap Maswadi.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, keberadaan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri, justru memperkuat posisi calon Kapolri tunggal Tito Karnavian untuk diterima oleh para seniornya di korps Tribarata.

Pernyataan Bambang ini terkait dorongan pergantian Wakapolri jika Tito terpilih sebagai pucuk pimpinan Polri.

Dikhawatirkan, senioritas Budi Gunawan bisa mengalahkan posisi Tito sebagai Kapolri nantinya.

"Menurut saya, Tito harus manfaatkan Budi Gunawan untuk penetrasi di Polri. Karena senioritas Budi Gunawan dibutuhkan supaya Tito bisa masuk ke jenderal Polri yang lebih senior darinya," ujar Bambang, Rabu (22/6/2016).

(Baca: Ketua Komisi III DPR Minta Budi Gunawan Tak Digeser dari Jabatan Wakapolri)

Bambang menambahkan, jika nantinya situasi sudah lebih kondusif, baru bisa dipikirkan pergantian Wakapolri. Karena secara usia, Budi Gunawan masih cukup untuk menjalankan tugas di Polri.

"Kecuali Budi Gunawan ditugaskan di tempat lain, misalnya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ini misalnya lho ya," tutur politisi Partai Golkar itu.

Kompas TV Jalan Mulus Tito Jadi Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com