Kompas.com - 21/06/2016, 06:58 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan, alokasi anggaran yang telah diajukan KPU tidak dapat diganggu gugat.

Salah satunya alokasi belanja rutin pegawai yang dianggarkan lebih dari 80 persen dari jatah anggaran KPU.

Ia menyebutkan, anggaran itu untuk membayar seluruh pegawai KPU di seluruh Indonesia.

"Bisa dipahamilah, KPU punya pegawai tidak hanya di Imam Bonjol (Kantor KPU Pusat), tapi pegawai kami ada di 549 satker di 34 provinsi kabupaten/kota. Itukan harus diakomodir juga," kata Ferry, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).

"Memang kondisinya demikian, itu jumlahnya sudah sangat riil dan dibutuhkan untuk belanja pegawai," lanjut dia.

Ferry berharap, pemerintah bijak dalam menentukan pagu indikatif dan memahami kegiatan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

KPU meminta penambahan anggaran sebesar Rp 1,025 triliun untuk kegiatan pilkada serentak 2017 dan pilkada serentak 2018 yang rangkaiannya dilakukan sejak 2017. Adapun pilkada 2017 akan dilaksanakan di 101 daerah di Indonesia.

Selama ini, kata dia, KPU sangat minim dalam menyelenggarakan kegiatan supervisi. Bahkan, tidak jarang kegiatan tersebut hanya dilakukan satu kali.

Hal ini dianggap Ferry tidak sesuai dengan harapan banyak pihak agar KPU mampu melaksanakan sosialisasi dengan gencar.

"Bisa jadi satu kegiatan hanya satu kali. Ini problem sebenarnya. Apalagi kami diminta sosialisasi dengan masif," kata dia.

Ferry mengatakan, KPU memaklumi jika keuangan negara saat ini sangat terbatas. Akan tetapi, hal itu seharusnya tidak mengganggu keberlangsungan kegaiatan pemilu yang hanya lima tahun sekali.

"Ya kami paham anggaran keuangan negara terbatas. Tapi khusus untuk aktivitas pemilu harus dikecualikan, karena inikan hanya lima tahun sekali," tambah Ferry.

Tambahan anggaran tak mendesak

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menilai, permintaan penambahan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mendesak untuk dipenuhi.

 

"Saya belum melihat betapa mendesaknya kebutuhan penambahan anggaran bagi KPU. Jika dibandingkan di tahun 2015 dan 2016 yang mengadakan 269 pilkada serentak," ujar Arteria melalui keterangan tertulis, Minggu (19/6/2016).

Ia pun mengaku prihatin melihat postur belanja KPU. Menurut dia, KPU gagal melakukan manajemen tata kelola anggaran.

Sebab, postur belanja rutinnya 87 persen, tetapi anggaran untuk kegiatan prioritas hanya dialokasikan 13 persen.

Arteria menilai, dengan model postur belanja yang seperti itu, tak mungkin masyarakat dapat melihat kinerja dan capaian yang baik dari KPU.

"Saya melihat KPU begitu malas, terlalu manja dan lebih mengamankan belanja rutinnya aman dan tidak terganggu. Padahal mereka harusnya melakukan evaluasi untuk kemudian melakukan efisiensi terhadap pos belanja rutin lalu kemudian dialokasikan ke kegiatan prioritas," tuturnya.

KPU mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 1,025 triliun untuk serangkaian kegiatan pemilihan umum hingga 2019. KPU sudah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1,93 triliun.

Namun, permintaan tambahan anggaran Rp 1,025 triliun yang diminta tersebut di luar pagu. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

Nasional
Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Nasional
KPK Masih 'Wait and See' Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

KPK Masih "Wait and See" Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

Nasional
Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.