Demi Integritas, Calon Hakim Agung Ini Mengaku Tak Pernah Santap Hidangan Persidangan KPK

Kompas.com - 20/06/2016, 16:04 WIB
Calon Hakim Agung di MA untuk kamar Pidana, I Made Hendra Kusuma, mengikuti wawancara terbuka calon hakim agung. Wawancara tersebut di gelar di Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016). Fachri FachrudinCalon Hakim Agung di MA untuk kamar Pidana, I Made Hendra Kusuma, mengikuti wawancara terbuka calon hakim agung. Wawancara tersebut di gelar di Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menggelar wawancara terbuka terhadap calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA), Senin (20/6/2016).

Calon Hakim Agung untuk kamar Pidana, I Made Hendra Kusuma memaparkan integritas menjadi faktor penting bagi pejabat peradilan. Menurut Made, saat ini banyak para pejabat peradilan yang menggadaikan integritas demi imbalan.

Padahal, menurut dia, para pejabat peradilan sudah bersumpah dan mengetahui batasan setiap tindakannya itu dibatasi dalam kode etik. Menurut Made, integritas merupakan modal bagi para pejabat peradilan yang tidak bisa diperjualbelikan.

(Baca: Ini 19 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang Lolos Tes Kepribadian)

Membangun integritas, kata dia, harus dimulai dari dalam diri dan keluarga pejabat yang bersangkutan. "Untuk menghindari suap, saya membentengi diri saya dengan integritas. Saya pun membentengi keluarga saya dengan itu dan jangan pernah meminta," ujar Made.

Demi menjaga integritas itu juga, Made mencontohkan, dengan kejadian yang sering dialaminya ketika memimpin persidangan tindak pidana korupsi.

"Misalnya ini contoh kecil, tapi teman-teman lain tidak melakukan. Ketika jadi hakim tipikor, setiap persidangan disiapkan makan siang oleh KPK, saya tidak pernah ikut makan siang itu. Karena yang disiapkan oleh KPK adalah majelis yang menangani perkara di KPK, bukan semua majelis hakim," tutur dia.

(Baca: KY Gelar Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung)

Selain itu, ungkap Made, dirinya kerap diiming-imingi uang miliaran rupiah baik ole orang yang berperkara maupun yang tidak terkait. Namun, dia mengaku menolak tawaran itu.

Kondisi ini membuat Made melihat ada sejumlah persoalan yang menjadi celah bagi pejabat peradilan untuk korupsi.

Maka dari itu perlu pembenahan di berbagai sektor, seperti proses rekrutmen yang baik serta gaji yang cukup.  "Dengan salary yang memadai mereka tidak perlu lagi memikirkan yang lain," kata Mantan Hakim Tipikor Jakarta pusat itu.

Kompas TV Reformasi Kelembagaan Paling Gagal adalah MA- Satu Meja

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X