ICW Nilai Audit BPK Soal Pembelian RS Sumber Waras Kurang Cermat

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menilai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kurang cermat dalam melakukan audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Febri, BPK tidak memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"BPK Jakarta atau BPK RI yang melakukan audit investigatif kurang cermat. BPK Jakarta tidak menyinggung sedikit pun sedikit pun Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014. Kalau itu dipakai, tidak akan ada temuan pelanggaran," ujar Febri dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

Pasal 121 Perpres Nomor 40 Tahun 2014, lanjutnya, menyebutkan, demi efisiensi dan efektivitas, maka pengadaan tanah di bawah lima Ha, dapat dilakukan pembelian langsung antara instansi yang memerlukan dan pemilik tanah.

Bunyi pasal tersebut telah sesuai dengan apa yang dilakukan Pemprov DKI saat membeli lahan RS Sumber Waras.

Selain itu, audit BPK yang menjadikan nilai jual objek pajak (NJOP) RS Sumber Waras oleh PT Ciputra Karya Utama (CKU) sebagai dasar untuk melihat adanya kerugian negara juga dinilai kurang cermat.

"Perjanjian PT CKU dengan RS Sumber Waras yang jadi dasar kerugian negara juga (kurang cermat). Ini NJOP PT CKU tahun 2013, tapi pembelian lahan (oleh Pemprov DKI) kan 2014," ucap dia.

Oleh karena itu, Febri menyebut ICW sepakat dengan hasil penyidikan KPK yang menyatakan tidak adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan Pemprov DKI dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Ini yang menurut kami harusnya audit BPK yang harus dicermati lebih dalam. Kami sepakat dengan KPK bahwa belum ada pelanggaran melawan hukum," tutur Febri.

(Baca juga: Pihak RS Sumber Waras Merasa Dirugikan oleh Hasil Audit BPK)