Panama Papers yang Tak Pernah Mengguncang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal April lalu, dunia dikejutkan dengan skandal Panama Papers. Skandal ini mengungkap dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya.

Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak.

Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga Pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani.

Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.

(Baca: Terkait "Panama Papers", Luhut Dipanggil Presiden)

Namun lama kelamaan isu Panama Papers pudar ditelan waktu. Tertutup isu-isu lain. Tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah menyikapi skandal global ini.

Harry Azhar Aziz dan Luhut Pandjaitan sampai saat ini masih duduk di kursi pejabat negara seakan tidak terjadi apa-apa. Direktur Eksekutif Katadata Metta Dharmasaputra menyesalkan hilangnya perhatian publik atas isu Panama Papers ini.

Panama Papers yang mengguncang dunia betul-betul tidak mengguncang Indonesia. Di negara-negara lain ketika pejabat publik terseret Panama Papers itu efeknya luar biasa, sampai pejabatnya mundur. Di kita ternyata tidak ada efek itu sama sekali," kata Metta dalam sebuah diskusi bertajuk 'Apa Kabar Panama Papers di Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Metta menyadari Ketua BPK dan Menkopolhukam sudah memberikan klarifikasi ke publik terkait nama mereka yang tercatat di Panama Papers. Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah memiliki perusahaan di luar negeri seperti Mayfair International ltd yang disebutkan dalam daftar Panama Papers.

(Baca: Luhut Bantah Pimpin Perusahaan Mayfair)

Luhut pun mengaku selama ini adalah pembayar pajak yang taat. Adapun Harry Azhar mengaku bahwa perusahaan Sheng Yue International Limited yang disebut di Panama Papers dibuat atas permintaan anaknya.

Harry membantah bahwa pembuatan perusahaan itu disebut untuk menghindari pajak di dalam negeri. Menurut dia, tidak ada transaksi apapun selama dirinya memimpin perusahaan itu.

(Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Saat ini, kata dia, perusahaan itu sudah bukan miliknya lagi. Namun Metta menilai klarifikasi yang diberikan Luhut dan Harry itu tidak cukup.

"Karena mereka ini pejabat negara, enggak cukup. Harusnya mereka bisa buat keterangan resmi negara. Misalnya Harry Azhar bisa mengklarifikasi langsung kepada Komite Etik BPK. Setelah itu baru diputuskan bersalah atau tidak," ucap Metta.

Metta juga menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tanggap atas munculnya isu ini. Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi bisa membuat semacam instruksi yang mengharuskan seluruh pejabat negara, baik di pusat dan daerah untuk melapor apabila memiliki aset yang disimpan di luar negeri.

(Baca: ICW Desak Pemerintah Bergerak Cepat Telusuri Nama-nama dalam "Panama Papers")

"Saya belum lihat ada sikap aktif dari lembaga kepresidenan untuk meminta pelaporan soal ini. Yang baru ketahuan cuma dua, tapi saya tidak tau apakah banyak pejabat lain juga yang memiliki akun di tax heven country," kata dia.

Sementara, Komisoner Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengaku pihaknya masih terus menyelidiki nama-nama WNI yang menyimpan dananya di negara-negara surga pajak, termasuk yang tercatat dalam dokumen Panama Papers.

Hanya, dia mengakui, hal ini tidak mudah dilakukan. Sebab, penyimpanan harta di luar negeri biasanya melibatkan banyak perusahaan sehingga agak sulit ditelusuri.

"Misalnya ini ada perusahaan, terus diatasnya ada perusahaan lagi. Diatasnya ada lagi sehingga kita tidak taju ini pemilik awalnya siapa," ujar dia.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.