Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Bawa Aset Negara, Roy Suryo Tuduh Kemenpora Alihkan Isu "Disclaimer"

Kompas.com - 17/06/2016, 16:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo membantah telah membawa sejumlah aset negara milik Kemenpora.

Ia menilai langkah Kemenpora yang menyebutnya membawa pulang aset negara adalah pengalihan isu atas status disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini Kemenpora panik dapat disclaimer karena dulu kan saat zaman saya minimal selalu dapat status wajar dengan pengecualian (WDP)," kata Roy saat dihubungi, Jumat (17/6/2016).

Roy mengatakan, bukan sekali ini saja Kemenpora mencoba mengalihkan isu atas status disclaimer yang didapatkannya.

Sebelumnya, Kemenpora juga, menurut dia, mencoba mengalihkan isu dengan menyebut bahwa status disclaimer didapat karena pembangunan proyek Hambalang.

"Dalam pengalihan isu ini, ada borok yang jauh lebih besar yang ditutupi Kemenpora," kata Roy tanpa berkenan menjelaskan borok yang dimaksud.

Roy mengaku hingga Jumat sore ini belum mendapatkan surat penagihan aset yang sudah dikirimkan Kemenpora. Namun, apabila nantinya sudah menerima surat itu, dia tidak akan menanggapi.

"Saya akan kembalikan suratnya. Ini tidak masuk akal," kata dia.

Kemenpora sebelumnya menagih aset negara yang dibawa oleh Roy Suryo. Penagihan ini dilakukan melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

"Betul hari ini Pak Menteri sudah menandatangani surat yang ditujukan ke Pak Roy Suryo, yang isinya meminta untuk mengembalikan aset yang selama ini belum dikembalikan," kata Juru Bicara Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi, Kamis (16/6/2016).

(Baca: Kemenpora Tagih Aset Negara yang Masih Dibawa Roy Suryo)

Gatot menjelaskan, adanya sejumlah aset kementerian yang diambil dan belum dikembalikan oleh Roy Suryo diketahui berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan hasil penilaian (LHP) 2015. Dalam audit itu, Kemenpora mendapat status disclaimer.

"Kami masih menunggu rincian aset tersebut apa. Saya juga belum dapat detail angka asetnya, yang jelas angkanya itu cukup signifikan," ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com