Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpora Tagih Aset Negara yang Masih Dibawa Roy Suryo

Kompas.com - 17/06/2016, 15:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga menagih aset negara yang masih dibawa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

Penagihan ini dilakukan melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.

"Betul hari ini Pak Menteri sudah menandatangani surat yang ditujukan Pak Roy Suryo, yang isinya meminta untuk mengembalikan aset yang selama ini belum dikembalikan," kata juru bicara Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, saat dihubungi, Kamis (16/6/2016).

Gatot menjelaskan, adanya sejumlah aset kementerian yang dibawa dan belum dikembalikan oleh Roy Suryo diketahui berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Hasil Penilaian (LHP) 2015.

Dalam audit itu, Kemenpora mendapat status disclaimer.

"Salah satu temuan BPK itu adalah terkait masalah aset," kata Gatot.

Gatot menambahkan, langkah Kemenpora menagih aset yang dibawa Roy Suryo ini semata-mata hanya menindaklanjuti temuan BPK. Ia memastikan tidak ada maksud lain.

"Kami masih menunggu rincian aset tersebut apa. Saya juga belum dapat detail angka asetnya, yang jelas angkanya itu cukup signifikan," ucap Gatot.

Gatot berharap Roy Suryo bisa segera merespons surat yang dikirim oleh Kemenpora dan segera mengembalikan aset yang ia bawa.

Bila aset tersebut tidak dikembalikan, kata dia, maka status Kemenpora di mata BPK akan tetap buruk.

"Saya pastikan tidak ada hubungannya dengan dia suka mengkritik Kemenpora, karena siapa pun berhak mengkritik," ujar Gatot.

 Saat dikonfirmasi, Roy Suryo membantah telah membawa pulang aset negara. Dia menilai langkah Kemenpora adalah pengalihan isu dari hasil audit BPK yang berstatus disclaimer.

"Hahahaha sudah jelas itu pengalihan isu. Saya tidak paham yang dimaksud apa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com