Kompas.com - 15/06/2016, 11:03 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, enggan menanggapi rencana Komisi III DPR akan tetap memanggil dirinya kembali untuk dimintai keterangan terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang tengah ditangani KPK.

Ruki mengatakan belum bisa memberikan kepastian apakah akan memenuhi permintaan tersebut jika dirinya kembali dipanggil oleh DPR.

Alasannya ialah karena rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK kemarin belum selesai dan masih akan dilanjutkan hari ini, Rabu (15/6/2016).

"Ini kan rapatnya masih akan dilanjutkan hari ini. Tunggu saja dulu hasil rapatnya. Saya belum bisa memastikan," ujar Ruki saat dihubungi, Rabu.

(Baca: KPK Tidak Temukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras)

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan tetap memanggil Taufiequrachman Ruki meski Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyampaikan bahwa penyidik KPK tak menemukan ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

"Minggu depan kami panggil Pak Ruki karena dia awal mula yang tahu bagaimana KPK meminta BPK audit investigasi," ujar Bambang Soesatyo seusai rapat kerja dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Namun, lanjut Bambang, DPR tak perlu kembali memanggil BPK karena yang diperlukan adalah keterangan Ruki. Sebab, permintaan audit investigasi dinilai tak bisa diminta sembarangan.

"DPR saja baru sekali minta pas kasus Century," kata dia.

(Baca: KPK Tak Temukan Korupsi Sumber Waras, DPR Tetap Akan Panggil Ruki)

Bambang menambahkan, pasti ada konsekuensi hukum yang harus ditempuh jika temuan BPK tersebut tak dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut dia, BPK dan KPK seharusnya saling melengkapi, bukan saling menganulir hasil temuan masing-masing.

"Kalau ternyata menganulir, patut dipertanyakan siapa yang salah," ujar politisi Partai Golkar itu.

Rapat kerja Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pun ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu. Alasan penundaan ialah karena waktu yang terbatas menjelang berbuka puasa sehingga dianggap tak akan efektif.

Bambang Soesatyo sebagai pimpinan rapat memutuskan untuk menunda rapat dan melanjutkannya hari ini atas kesepakatan semua fraksi dan pihak KPK.

Kompas TV KPK Tak Temukan Korupsi di Kasus Sumber Waras
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.