Ribuan Orang Tanda Tangani Petisi Cabut Perda Larangan Berjualan Makanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Petisi menuntut pencabutan peraturan daerah (perda) tentang larangan berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadhan muncul di dunia maya.

Petisi ini dianggap sebagai reaksi terkait maraknya razia warung makan yang dilakukan secara represif oleh petugas satpol PP di sejumlah daerah.

Inisiator petisi adalah Yoyon Raunsyanfikr di Change.org. Petisini ini, pada Senin (13/6/2016) sore sudah ditandatangani lebih dari 8000 netizen. Petisi ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

(Baca: Ibu Ini Menangis saat Dagangannya Disita karena Berjualan Siang Hari di Bulan Ramadhan)

"Mari bersama kita dorong Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mencabut perda larangan berjualan makanan dan minuman selama pelaksanaan bulan Ramadhan yang saat ini berlaku di beberapa daerah di Indonesia," tulis Yoyon dalam petisinya.

Yoyon menilai, larangan berjualan di siang hari pada bulan Ramadhan tidak sesuai dengan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

"Selain dilarang berjualan, juga dilarang untuk makan dan minum di tempat umum. Bahkan sampai pada razia, hukuman push up oleh seorang camat dan penyitaan dagangan, seperti yang dilakukan Pemkot Serang, Banten. Haruskah ada intimidasi seperti ini?" kata dia.

(Baca: Intelektual Muda NU: Larangan Warung Buka Siang Hari di Bulan Suci Sarat Kepentingan Politis)

Menurut dia, menghormati Ramadan cukup dengan cara memperbanyak ibadah individual, seperti shalat tarawih, tadarus Alquran, dan menuntut ilmu, atau ibadah sosial, seperti berinfak.

Kita tidak perlu memaksa orang lain yang tidak berpuasa untuk menghormati Anda yang berpuasa. "Seperti kata Gus Mus, 'puasa-puasamu sendiri, kok minta bantuan pengusaha warung. Minta bantuannya, maksa lagi'," ujar dia.