Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Pertimbangkan Kaji Ulang Perda yang Dinilai Bermasalah

Kompas.com - 13/06/2016, 11:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, masih ada sejumlah peraturan daerah (perda) yang dikeluarkan tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, sering kali pihak Kemendagri baru mengetahui perda yang dinilai bermasalah saat ada polemik yang muncul ke permukaan.

Pernyataan tersebut diungkapkannya menyusul adanya razia yang dilakukan Satpol PP Kota Serang pada Jumat (10/6/2016) terhadap puluhan warung makan, termasuk milik seorang ibu bernama Saeni (53) di Serang, Banten.

Tjahjo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan akan mengkaji ulang perda tersebut.

"Bagi daerah yang majemuk, yang warga masyarakatnya beragam, saya kira harus dipertimbangkan kalau buat aturan yang bisa menimbulkan masalah di daerah," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senin (13/6/2016).

Namun, ia belum dapat memastikan jumlah perda sejenis yang perlu dikaji ulang.

Berkaitan dengan insiden razia warung nasi tersebut, Tjahjo menyebutkan baru ada dua perda. Selain perda di Kabupaten Serang, ada pula perda serupa di Jawa Timur.

Terkait insiden tersebut, Tjahjo mengaku, dirinya tak masalah dengan aktivitas warung makan pada bulan Ramadhan asal tetap menghormati orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.

"Kalau saya punya prinsip, apa pun warung makan itu kan juga untuk kehidupan yang jual sehari-hari. Asal tadi, ditutup tirai, jangan mencolok," tuturnya.

Saeni dianggap melanggar aturan dalam Surat Edaran Pemerintah Kota Serang mengenai larangan warung buka siang hari pada bulan suci Ramadhan sebelum pukul 16.00 WIB.

(Baca: Ibu Ini Menangis Saat Dagangannya Disita karena Berjualan Siang Hari pada Bulan Ramadhan)

Dalam razia itu, petugas juga menertibkan puluhan warung makan yang buka siang hari. Semua dagangannya disita.

Beberapa pemilik warung beralasan buka siang hari karena tidak tahu ada imbauan larangan buka siang hari pada bulan Ramadhan. Sebagian lagi buka warung karena butuh uang untuk menghadapi Lebaran.

Tayangan itu pun tersebar luas di tengah masyarakat melalui media sosial.

Kompas TV Jokowi: Hapus Perda Yang Bikin Pusing
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com