Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sopir hingga Ajudan Nurhadi Pun Menghilang Saat Akan Diperiksa KPK

Kompas.com - 08/06/2016, 08:02 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu per satu, orang-orang dekat Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman, "menghilang".

Mulai dari supir yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, hingga anggota Brimob yang dibayar sebagai ajudan, hingga saat ini belum memenuhi pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam tiga bulan terakhir, nama Nurhadi menjadi sorotan penting. Keterlibatan pejabat di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut dikaitkan dengan sejumlah kasus suap.

Terakhir, Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap perkara hukum yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tak lama setelah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pemberi dan penerima suap, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman Nurhadi, di Jalan Hang Lekir, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan uang berjumlah Rp 1,7 miliar yang terdiri dari berbagai pecahan mata uang asing.

Sejumlah orang dekat yang diduga mengetahui perkara suap tersebut dipanggil KPK. Namun, beberapa di antaranya tidak kooperatif, bahkan menghilang tanpa jejak.

Pertama, KPK memanggil Royani, sopir Nurhadi. Namun, hingga beberapa kali panggilan, Royani tidak hadir tanpa memberikan keterangan.

KPK menduga, Royani dengan sengaja disembunyikan keberadaannya oleh Nurhadi, karena diduga kuat mengetahui sejauh mana keterlibatan Nurhadi dalam perkara suap di PN Jakpus.

(Baca juga: MA Peringatkan Royani agar Muncul dari Persembunyian)

Berikutnya, KPK memanggil empat anggota Polri yang merupakan anggota Brimob. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, keempat anggota Brimob tersebut merupakan ajudan Nurhadi.

"Info dari penyidik, mereka adalah ajudan Nurhadi," ujar Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Menurut Yuyuk, keempat anggota Brimob tersebut diduga mengetahui hal-hal yang terkait kondisi Nurhadi, dan apa yang dilakukan Nurhadi  terkait kasus suap tersebut.

Selain itu, mereka diduga mengetahui hubungan antara Nurhadi dan tersangka pemberi suap, Doddy Ariyanto Supeno (DAS).

Keempat polisi tersebut adalah Brigadir (Pol) Ari Kuswanto, Brigadir (Pol) Dwianto Budiawan, Brigadir (Pol)Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto.

(Baca juga: Usut Keterlibatan Nurhadi, KPK Akan Panggil Paksa 4 Polisi yang Mangkir)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi kepala satuan empat polisi yang tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Menurut Boy, empat polisi tersebut tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena dipindahtugaskan ke Poso dan bergabung Satgas Tinombala yang memburu kelompok teroris Santoso.

Pemindahan tugas tersebut sejak akhir Mei 2016. (Baca: 4 Polisi yang Mangkir dari Panggilan KPK Kini Berada di Poso)

Tak kooperatif

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menilai, tindakan keempat anggota Polri tersebut tidak kooperatif dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan sektor peradilan.

Terlebih lagi, saksi yang dihadirkan adalah anggota polisi yang merupakan aparat penegak hukum.

Menurut Liza, petinggi Polri sebaiknya bisa bekerja sama dengan KPK, untuk membantu menghadirkan keempat anggota Brimob tersebut.

"Saya sangat menyesalkan orang-orang yang mangkir dari KPK. Bagaimanapun, mereka itu polisi, seharusnya bisa menempatkan diri sebagai penjaga ketertiban masyarakat," kata Liza.

Panggil paksa

KPK sebelumnya telah melayangkan surat pemanggilan bagi keempat polisi, yang juga dikirimkan kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

KPK berharap petinggi Polri dapat membantu menghadirkan keempat polisi tersebut. Namun, hingga pemanggilan kedua, keempat anggota polisi tidak juga hadir, bahkan tanpa memberikan keterangan.

Untuk itu, sesuai dengan prosedur pemanggilan, penyidik KPK dapat melakukan penjemputan paksa terhadap empat anggota polisi.

"Karena ini panggilan kedua, maka selanjutnya akan disertai dengan penjemputan paksa," kata Yuyuk. (Baca: Usut Keterlibatan Nurhadi, KPK Akan Panggil Paksa 4 Polisi yang Mangkir)

Kompas TV Sopir Nurhadi yang Hilang Dipecat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com