Kompas.com - 06/06/2016, 14:49 WIB
Relawsn Teman Ahok menjelaskan penahanan oleh imigrasi Singapura. KOMPAS.COM/NURSITA SARIRelawsn Teman Ahok menjelaskan penahanan oleh imigrasi Singapura.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah "Teman Ahok" yang ngotot ingin mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dari warga negara Indonesia di Singapura.

Langkah ini mengakibatkan dua pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris, ditahan di Imigrasi Singapura.

"Aktivitas Teman Ahok di Singapura udah malu maluin Pemerintah Indonesia. Ya tetapi enggak tahu ya, Teman Ahok tahu malu dan tahu hukum yang berlaku di Singapura atau enggak," kata Arief saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

(Baca: Kronologi Dua Pendiri "Teman Ahok" Ditahan di Imigrasi Singapura dan Akhirnya Dideportasi)

Arief juga menilai, aktivitas Teman Ahok ini dilatarbelakangi kepanikan karena tidak dapat mengumpulkan data KTP yang cukup di DKI Jakarta.

Jika mayoritas warga DKI mendukung Ahok, maka mendapatkan satu juta data KTP bukan sesuatu yang sulit.

"Kalau cuma cari dukungan satu juta (data) KTP di Jakarta mah super-banyak. Ini bukti kalau Ahok udah enggak percaya diri maju independen," ujar Arief. 

Ia mulai meragukan data KTP yang selama ini dikumpulkan oleh Teman Ahok yang sudah berjumlah lebih dari 900.000 data.

(Baca: PDI-P: "Teman Ahok" Enggak Hebat-hebat Amat)

Dia menilai, tidak menutup kemungkinan, sebagian besar KTP itu fiktif.

Sementara itu, UU Pilkada yang baru disahkan turut berisi aturan mengenai verifikasi faktual KTP yang telah dikumpulkan bagi calon independen.

"Seperti warga di Tanjung Priok, Warakas, Ujung Menteng yang tidak mau memilih Ahok nanti pada pilgub akan melaporkan Ahok dan Teman Ahok ke pihak yang berwajib jika (data) KTP mereka kedapatan digunakan untuk  mendukung Ahok," ucap Arief.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.