Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2016, 14:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah "Teman Ahok" yang ngotot ingin mengumpulkan data kartu tanda penduduk (KTP) dari warga negara Indonesia di Singapura.

Langkah ini mengakibatkan dua pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris, ditahan di Imigrasi Singapura.

"Aktivitas Teman Ahok di Singapura udah malu maluin Pemerintah Indonesia. Ya tetapi enggak tahu ya, Teman Ahok tahu malu dan tahu hukum yang berlaku di Singapura atau enggak," kata Arief saat dihubungi, Senin (6/6/2016).

(Baca: Kronologi Dua Pendiri "Teman Ahok" Ditahan di Imigrasi Singapura dan Akhirnya Dideportasi)

Arief juga menilai, aktivitas Teman Ahok ini dilatarbelakangi kepanikan karena tidak dapat mengumpulkan data KTP yang cukup di DKI Jakarta.

Jika mayoritas warga DKI mendukung Ahok, maka mendapatkan satu juta data KTP bukan sesuatu yang sulit.

"Kalau cuma cari dukungan satu juta (data) KTP di Jakarta mah super-banyak. Ini bukti kalau Ahok udah enggak percaya diri maju independen," ujar Arief. 

Ia mulai meragukan data KTP yang selama ini dikumpulkan oleh Teman Ahok yang sudah berjumlah lebih dari 900.000 data.

(Baca: PDI-P: "Teman Ahok" Enggak Hebat-hebat Amat)

Dia menilai, tidak menutup kemungkinan, sebagian besar KTP itu fiktif.

Sementara itu, UU Pilkada yang baru disahkan turut berisi aturan mengenai verifikasi faktual KTP yang telah dikumpulkan bagi calon independen.

"Seperti warga di Tanjung Priok, Warakas, Ujung Menteng yang tidak mau memilih Ahok nanti pada pilgub akan melaporkan Ahok dan Teman Ahok ke pihak yang berwajib jika (data) KTP mereka kedapatan digunakan untuk  mendukung Ahok," ucap Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com