Sidang Ditunda, Terdakwa Kasus "Obor Rakyat" Berharap Berkah Bulan Ramadhan

Kompas.com - 02/06/2016, 14:44 WIB
Dua terdakwa Fachri FachrudinDua terdakwa "Obor Rakyat" Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa jalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono, bersyukur karena ketua majelis hakim dan jaksa penuntut umum sepakat menunda sidang pembacaan eksepsi atau nota keberatan hingga Kamis (9/6/2016) pekan depan.

Ia berharap ada berkah dari penundaan sidang pada hari ini, Kamis (2/6/2016), karena pekan depan sudah memasuki bulan Ramadhan.

"Jadi bagus juga sidang dimulai bulan puasa. Jadi, kalau sidang dimulai bulan puasa, insya Allah ada berkah Ramadhan," ujar Setiyardi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami berharap ada berkah bulan Ramadhan," lanjut dia.

Dengan penundaan ini, Setiyardi mengatakan, pihaknya akan mematangkan materi eksepsi yang akan disampaikan nanti.

"Kami sedang mempersiapkan yang lebih komprehensif, terus terang kami menghadapi ini secara serius," kata dia.

"Jadi kalau misal dulu teman-teman bikin skripsi, boleh kan data skripsinya ditambah lagi, risetnya ditambah lagi. Kira-kira seperti itulah. Secara umum, butuh persiapan yang lebih baik untuk membuat eksepsi yang sempurna," kata Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat itu.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan menyetujui penundaan sidang perkara dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo oleh tabloid Obor Rakyat hingga pekan depan.

Dua terdakwa dalam kasus ini, yakni Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, didakwa Pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setiyardi merupakan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, sedangkan Darmawan adalah redaktur tabloid tersebut.

Mereka dianggap melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Joko Widodo melalui tabloid Obor Rakyat.

Tabloid Obor Rakyat memuat pemberitaan yang dianggap fitnah terkait isu SARA yang menyerang Jokowi pada Pemilu 2014 lalu. Tabloid ini disebarkan secara masif di beberapa pesantren di Pulau Jawa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X