Perlukah Kementerian Penerbangan Nasional Republik Indonesia?

Banyak orang sulit percaya bagaimana bisa menertibkan kebiasaan penumpang kereta api yang naik sampai ke atas atap gerbong kereta. Juga bagaimana menertibkan kesemrawutan stasiun-stasiun kereta api yang sudah lebih kacau dan kotor melebihi pasar tradisional.  Dan itu semua berhasil dilakukan oleh Ignasius Jonan.  

Sebuah harapan yang sangat wajar, namun memerlukan kesabaran dan dukungan banyak orang untuk melihat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia agar dapat menata ulang penerbangan nasional yang sudah terlanjur salah urus dalam waktu yang cukup lama. 

Perkembangan Maskapai penerbangan yang  tidak normal, persaingan harga yang terjadi secara tidak sehat, kekurangan tenaga profesional bidang penerbangan dan kekurangsiapan infrastruktur telah terlanjur berjalan cukup jauh.  

Kita harus bersabar menanti keberhasilan pemerintah dalam menertibkan dunia penerbangan Indonesia.  

Upaya-upaya ke arah perbaikan sebenarnya sudah mulai terlihat.  Mutasi besar-besaran terhadap banyak personil kunci di Kemhub, pembenahan banyak airport di kota besar dan juga di daerah dilihat sebagai langkah positif menuju kearah perbaikan yang total sifatnya. 

Begitu juga dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan oleh Maskapai Penerbangan telah pula diakukan, walau kemudian mendapatkan serangan balik, berupa perlawanan dari Maskapai yang medapatkan sanksi.

Tentu saja disadari benar bahwa tanggung jawab Menteri Perhubungan tidak hanya menyangkut kepada sistem angkutan udara belaka, karena Kementrian Perhubungan juga dibebani dalam mengelola sistem angkutan darat, laut dan kereta api.   

Dukungan dari seluruh stake holder penerbangan nasional dan pihak-pihak lainnya sangatlah dibutuhkan untuk dapat keluar dari kemelut ini.

Dengan pertimbangan kemajuan teknologi yang sangat cepat dan kompleksnya masalah-masalah penerbangan nasional yang juga mencakup penerbangan militer, serta keterkaitan yang langsung dengan sistem angkutan udara global, mungkin patut dipikirkan perlunya dibentuk sebuah kementrian baru dengan tanggung jawab melulu pada pengelolaan penerbangan nasional saja di Indonesia.  

Kementrian Penerbangan Nasional memang sudah hadir di beberapa negara yang melihat isu penyelenggaraan penerbangan memang harus ditangani tersendiri agar dapat lebih mudah dikelola serta berjalan lebih  profesional.  

Minimal sekarang ini, apabila upaya yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan dalam membenahi sistem penerbangan nasional mendapat dukungan dari segenap pihak, kita dapat optimis dunia penerbangan nasional dapat dibenahi dengan baik.  

Dunia penerbangan nasional dapat berharap segera memenuhi kembali status otoritas penerbangan sipilnya sebagai sebuah otoritas yang memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan sipil internasional seperti yang ditentukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).

Demikian pula usaha keras yang tengah dilakukan agar Indonesia dapat terpilih kembali menjadi “counsil member”  di ICAO  dapat berhasil dengan baik. Insya Allah Amin YRA.

Jakarta 30 Mei 2016