Menurut Ketua MK, Perppu Kebiri Tak Efektif jika Penangananya Hanya di Penindakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberatan hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai kurang efektif jika tidak diiringi penanggulangan yang komperhensif.

Menurut Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Arief Hidayat, pemerintah harus memperhatikan awal mula pemicu kekerasan seksual itu terjadi.

Pemberatan hukuman dengan suntik kebiri hanya menyelesaikan masalah di hulunya. Sedangkan, masalah di hilirnya diperlukan ketegasan pemerintah dalam membatasi akses internet terkait konten porno.

"Ini ada kemajuan teknologi yang berdampak negatif. Masyarakat bebas mengakses video porno dengan gadget mereka. Kemudian, dipicu minuman keras dan narkoba yang merebak. Itu jadi pemicu perilaku kekerasan seksual selama ini," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Menurut dia, pemberian hukuman kebiri dan pemberatan hukuman lainnya hanya akan berlaku untuk sesaat. Perlu ada upaya sinergitas dalam membenahai permasalahan kekerasan seksual dari segala aspek.

(baca: Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri? Ini Penjelasan Pemerintah)

"Ini pemuda-pemudanya otaknya sudah kotor setiap hari dengan mudah mengakses video porno ditambah menggunakan miras dan narkoba. Jadi lah penyimpangan," kata Arief.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia sedang berperang dengan cyber crime. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat melakukan pembatasan video-video dan akun porno yang selama ini sangat mudah diakses.

"Kita harus putuskan mata rantai itu, semua stekholder harus bersama-sama membenahi agar penangananya bisa efektif," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

(Baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.