Perppu Kebiri Dinilai Hanya Pertimbangkan dari Sisi Pelaku, Bukan Korban

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Perempuan Azriana menyesalkan digunakannya kebiri dan eksekusi mati sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kedua hukuman tersebut masuk dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tak manusiawi, dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan," kata Azriana dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

"Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini," ucapnya.

Menurut Azriana, pemberatan hukuman baru terjadi setelah pelaku menjalani hukuman pokok, seperti penjara.

Sementara, tak banyak kasus kekerasan seksual yang sampai ke proses peradilan dan mendapat hukuman maksimal.

Azriana khawatir pemberlakuan perppu semata-mata hanya untuk merespon desakan emosional publik, tanpa mempertimbangkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

"Penerbitan Perppu ini justru menunjukkan cara pandang negara terhadap persoalan kekerasan seksual yang sudah lama terjadi, hanya sebagai persoalan penjeraan pelaku semata," kata Azriana.

Azriana menambahkan, di sisi lain, faktor penyebab perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan, aspek pencegahan, pelayanan yang prima terhadap korban dan pemulihan tidak mendapat perhatian.

Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu tentang Perlindungan Anak itu kemarin. (Baca: Jokowi Tanda Tangani Perppu yang Atur Hukuman Kebiri)

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. 

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. (Baca: Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri)