Kompas.com - 26/05/2016, 18:28 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang baru saja ditandatangani Presiden Joko Widodo, kurang tajam.

Perppu itu mengatur tentang pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, di antaranya penerapan hukuman kebiri.

"Kalau dilihat, Perppu itu kurang menukik bagi PAN. Kalau kurang menukik, artinya itu kurang tajam," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto, di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Ia menyoroti ketentuan pemberatan hukuman yang hanya boleh diputuskan oleh aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim, jika korban mengalami kondisi fisik dan psikis tertentu.

Kondisi itu antara lain mengalami gangguan kejiwaan, trauma hingga meninggal dunia.

"Kalau enggak, berarti enggak ada pemberatan hukuman. Menurut PAN, ketika sudah terjadi kejahatan seksual, pemberatan hukuman bisa dilakukan. Tidak perlu melihat apakah korban trauma atau meninggal. Itu baru pasti akan ada efek jera," ujar Yandri.

Selain itu, Perppu tersebut hanya mengatur hukuman bagi pelaku.

Menurut dia, perppu seharusnya juga mengakomodir hak-hak korban yang terenggut akibat peristiwa yang menimpanya. Hak-hak korban misalnya pemberian rehabilitasi dan kompensasi.

PAN juga berpendapat, Perppu itu seharusnya disertai dengan kebijakan lain seperti pemberantasan narkotika, minuman beralkohol, dan pornografi.

"Kalau tiga unsur ini tak diberantas, mungkin penjara penuh, orang yang dikebiri banyak, yang dihukum berat banyak. Tapi ini enggak menyelesaikan masalah karena akarnya ya tiga unsur tadi," ujar Yandri.

PAN akan menyampaikan pernyataan resmi soal Perppu itu setelah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang akan digelar 27 hingga 30 Mei 2016 di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Airlangga Tegaskan Kunjungan Jokowi ke Ukraina-Rusia Dorong Proses Perdamaian

Nasional
Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Dapat Tugas Khusus dari Megawati, Puan Disiapkan Jadi Penerus Ketum PDI-P?

Nasional
Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Banting Tulang PDI-P demi Antar Puan Maharani ke Panggung Pilpres...

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

LIVE GASPOL HARI INI: Kontroversi RKUHP, Kritik Penguasa Berujung Penjara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

[POPULER NASIONAL] Pengakuan Novel soal Firli di Kasus Edhy Prabowo | Presiden ACT Minta Maaf

Nasional
Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Dewas KPK Sidang Etik Lili Pintauli Terkait MotoGP Hari Ini, Tak Akan Singgung soal Dugaan Suap

Nasional
Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru

Nasional
Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Kenapa Hukuman Mati Dianggap Melanggar HAM?

Nasional
Pro Kontra RKUHP

Pro Kontra RKUHP

Nasional
Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Tangerang Juli 2022

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Konflik dengan Aparat Dikhawatirkan Kian Runcing

Nasional
Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

Nasional
Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Mantan Presiden ACT Ahyudin Sempat Disidang Internal sebelum Mundur, Ini Penyebabnya

Nasional
Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Ini 5 RSUP Tempat Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar yang Bakal Gantikan Iuran Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan

Nasional
Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Tak Berubah, Iuran BPJS Kesehatan Masih Sama hingga Tahun 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.