Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turn Back Crime Hanya Jadi Fashion Semata?

Kompas.com - 26/05/2016, 08:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Kapolri Jendral Badrodin Haiti membantah kaus itu adalah seragam kepolisian. Di sisi lain, ia tidak menampik kaus itu digunakan ketika reserse menjalankan tugas bersama dengan rekan-rekannya.

Aturan seragam polisi

Memang tidak ada aturan yang tegas terkait penggunaan kaus Turn Back Crime. Polri lebih menilai kaus itu bukan seragam, meski sering digunakan oleh institusi itu dalam beberapa kegiatan.

Reserse pun tidak seluruhnya menggunakan kaus itu, ada beberapa yang mempertahankan menggunakan "pakaian preman", kemeja putih, atau pakaian lain. Reserse memang tidak memiliki aturan baku soal pakaian.

Terkait seragam, di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa seragam dinas polisi adalah:

"Perlengkapan Perorangan Polri yang selanjutnya disebut dengan Kapor Polri adalah pakaian seragam dinas dan atribut serta kelengkapannya yang melekat pada perorangan anggota Polri selama dalam dinas aktif."

Reserse sejatinya merupakan polisi yang menyamar, ia tidak akan mengungkap jati dirinya hanya dengan pakaian yang digunakannya ketika bertugas. Karena itu ia tidak perlu seragam, reserse pun sering dianggap menggunakan "pakaian preman" ketika menjalankan tugasnya.

Menjadi aneh ketika reserse menggunakan "seragam" yang mudah dikenali saat mereka bertugas.

Disalahgunakan

Di sisi lain, karena kaus Turn Back Crime sering dipakai anggota polisi, banyak pihak yang memanfaatkannya untuk melakukan kejahatan. Beberapa kali masyarakat mengadukan adanya penyalahgunaan kaus tersebut.

Dian Ardiahanni/Kompas.com Dua orang bergaya dengan kaus "Turn Back Crime" di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/1/2016)
Polisi gadungan pun tak jarang menggunakan atribut itu untuk menipu korbannya. Tak bisa dipungkiri, memang kaus itu dijual bebas dan masyarakat sudah kadung menilai kaus itu adalah seragam polisi.

Dengan bermodal baju Turn Back Crime, seorang polisi gadungan bisa menipu bahkan meniduri puluhan PSK secara gratis. Ini jelas membahayakan.

Jikapun ada penggunaan seragam kepolisian yang disalahgunakan oleh masyarakat sipil, mereka hanya terkena Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tidak ada aturan khusus terkait penyalahgunaan seragam oleh masyarakat.

Apa ini yang namanya melibatkan masyarakat dalam kampanye Turn Back Crime?

Dengan mengenalkan kaus dan brand Turn Back Crime ke masyarakat, bahkan membiarkan dan menjualnya secara bebas apakah berdampak dengan banyaknya masyarakat yang terlibat atau berani melawan kejahatan terorganisir seperti yang disebut menjadi bagian kampanye ini?

Sejauh ini belum terlihat ada korelasi antara kampanye Turn Back Crime dengan keterlibatan masyarakat dalam melawan kejahatan. Di sisi lain, kaus itu justru disalahgunakan untuk melakukan kejahatan.

Tanya saja ke masyarakat memakainya atau ke "polisi ganteng" yang sebelumnya ramai di medsos. Yang pasti, masyarakat beberapa kali justru berebut berfoto selfie dengan "polisi ganteng" yang menggunakan kaus itu.

Butuh lebih dari sekedar kaus atau brand untuk mengajak masyarakat berani melawan balik tindak kejahatan. Yang jelas, saya lebih mendambakan kinerja polisi yang profesional melayani dan mengayomi masyarakat.

Bicara fashion, istilah ini juga sering dikaitkan dengan tren, mudah-mudahan Turn Back Crime ini bukan sebatas fashion.

Kompas TV Heboh Kaus Slogan Polisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com