Intervensi PDI-P terhadap Jokowi soal Pergantian Kapolri Dinilai Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dan Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai wajar jika ada intervensi politik dari PDI Perjuangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pergantian Kapolri.

"Menurut saya wajar ya. Ini kepimpinan Jokowi dan PDI-P (sebagai partai pengusungnya)," ujar Siti di Kemenkumham, Selasa (24/5/2016).

Siti menjelaskan, intervensi politik itu berawal dari terpilihnya Jokowi sebagai presiden karena dukungan PDI-P.

Jokowi juga merupakan kader partai pimpinan Mengawati Soekarnoputri itu. Sehingga, ketika menjabat sebagai presiden intervensi politik pasti terjadi.

Di sisi lain, presiden membutuhkan dukungan partai agar setiap kebijakan yang dibuat dapat terealisasi.

"Bagaimana pun juga Jokowi tidak berdiri sendiri dia harus punya kekuatan utama sebagai RI 1. Siapa yang menguatkan kebijakan dia? Ya PDI-P kan, enggak mungkin dia langsung meminta dari PPP, misalnya," tutur Siti.

Meski demikian, Siti merasa yakin bahwa Jokowi mampu memilih orang yang tepat menjabat sebagai Kapolri.

Hal itu, kata Siti, terlihat dari cara Jokowi memilih orang-orang yang duduk sebagai pembantunya. Jokowi terlihat bisa mengatasi tekanan dalam memilih menteri.

"Sepertinya dia lebih mampu meskipun dia harus mengakomodasi suara-suara partai pendukungnya," kata siti.

Siti menambahkan, hal terpenting dari proses pergantian Kapolri saat ini adalah Jokowi memilih dengan segala pertimbangan matang. Sebab nantinya, pilihan itulah yang akan dipertanggungjawabkan Jokowi kepada masyarakat.

Badrodin sedianya pensiun pada Juli 2016 saat genap berusia 58 tahun. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, disebutkan usia pensiun maksimal anggota Polri adalah 58 tahun.

Sebelumnya, anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpendapat, ada tujuh jenderal bintang tiga yang layak dinominasikan sebagai calon kapolri, salah satunya Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

Selain Masinton, dukungan terhadap Budi Gunawan juga disampaikan sejumlah politisi PDI-P, seperti Trimedya Panjaitan dan Junimart Girsang.