JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap tak ada lagi pihak yang mengklaim bahwa pembebasan sandera merupakan hasil kerja keras salah satu pihak.
Hal itu disampaikannya dalam acara Pelepasan Satgas Pamtas Indonesia-Papua Niugini Yonif Para Raider 330 Kostrad, Senin (9/5/2016) pagi, di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta.
"Kejadian klaim-klaiman kemarin itu pelajaran buat kita semua. Enggak boleh ditiru dan diulang lagi kalau empat WNI yang sekarang nantinya bebas. Urusan negara itu urusan sama-sama. Bangsa ini berdoa. Dua ratus juta orang berdoa itu yang dikabulkan, masa main klaim-klaiman," kata Ryamizard.
Dia melanjutkan, proses pembebasan 10 WNI yang menjadi sandera pada Sabtu (1/5/2016) harus dimaknai sebagai upaya bersama.
(Baca: Kivlan Zen: Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 ABK, Tak Ikut Operasi Pembebasan)
"Semua pihak terlibat di dalamnya. Jadi enggak mungkin satu pihak saja yang berjasa," imbuh dia.
Hal itu pun diamini oleh Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.
Selaku pemimpin Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang sedang berlatih di Tarakan, Kalimantan Utara, dan siap menunggu perintah untuk membebaskan empat WNI yang masih menjadi sandera, Edy mengatakan, semua pihak memiliki peran penting dalam proses pembebasan.
"Yang jelas kalau sudah bebas, kami tak akan ramai. Biar saja ada pihak yang klaim dan ramai. Kami fokus kerja saja," ujar Edy yang juga hadir dalam acara yang sama.
(Baca: Pramono: Pembebasan 10 WNI karena Diplomasi Total Pemerintah)
Sebelumnya ada elite tertentu yang mengklaim pembebasan 10 WNI tersebut sebagai keberhasilan pihaknya.
Ryamizard pun kembali mengatakan, bebasnya ke-10 WNI yang menjadi sandera Abu Sayyaf adalah hasil kerja sama dari semua pihak yang terlibat.
Selain jalur pemerintah, termasuk TNI di dalamnya, banyak peran strategis dari jalur kelompok-kelompok sipil lainnya, yakni aktivis perdamaian, kelompok agama, lembaga sosial, perusahaan tempat ABK bekerja, dan pihak lain.