Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Jangan Main Klaim-klaiman Lagi kalau Ada Sandera Bebas

Kompas.com - 09/05/2016, 16:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap tak ada lagi pihak yang mengklaim bahwa pembebasan sandera merupakan hasil kerja keras salah satu pihak.

Hal itu disampaikannya dalam acara Pelepasan Satgas Pamtas Indonesia-Papua Niugini Yonif Para Raider 330 Kostrad, Senin (9/5/2016) pagi, di Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta.

"Kejadian klaim-klaiman kemarin itu pelajaran buat kita semua. Enggak boleh ditiru dan diulang lagi kalau empat WNI yang sekarang nantinya bebas. Urusan negara itu urusan sama-sama. Bangsa ini berdoa. Dua ratus juta orang berdoa itu yang dikabulkan, masa main klaim-klaiman," kata Ryamizard.

Dia melanjutkan, proses pembebasan 10 WNI yang menjadi sandera pada Sabtu (1/5/2016) harus dimaknai sebagai upaya bersama.

(Baca: Kivlan Zen: Yayasan Sukma Tiba-tiba Jemput 10 ABK, Tak Ikut Operasi Pembebasan)

"Semua pihak terlibat di dalamnya. Jadi enggak mungkin satu pihak saja yang berjasa," imbuh dia.

Hal itu pun diamini oleh Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Selaku pemimpin Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang sedang berlatih di Tarakan, Kalimantan Utara, dan siap menunggu perintah untuk membebaskan empat WNI yang masih menjadi sandera, Edy mengatakan, semua pihak memiliki peran penting dalam proses pembebasan.

"Yang jelas kalau sudah bebas, kami tak akan ramai. Biar saja ada pihak yang klaim dan ramai. Kami fokus kerja saja," ujar Edy yang juga hadir dalam acara yang sama.

(Baca: Pramono: Pembebasan 10 WNI karena Diplomasi Total Pemerintah)

Sebelumnya ada elite tertentu yang mengklaim pembebasan 10 WNI tersebut sebagai keberhasilan pihaknya.

Ryamizard pun kembali mengatakan, bebasnya ke-10 WNI yang menjadi sandera Abu Sayyaf adalah hasil kerja sama dari semua pihak yang terlibat.

Selain jalur pemerintah, termasuk TNI di dalamnya, banyak peran strategis dari jalur kelompok-kelompok sipil lainnya, yakni aktivis perdamaian, kelompok agama, lembaga sosial, perusahaan tempat ABK bekerja, dan pihak lain.

Kompas TV Presiden Jokowi Apresiasi Pembebasan Sandera
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com