Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjahjo: Ini Mau Baik atau Sabotase?

Kompas.com - 09/05/2016, 14:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri menceritakan pengalaman Joko Widodo ketika awal memimpin Indonesia.

Ketika Jokowi mulai memasuki lingkungan Istana, rupanya pemerintahan sebelumnya sudah terlebih dahulu mengganti para pejabat di lingkungan Istana.

"Sesmil, Setneg, Rumah Tangga, semuanya diganti dua minggu sebelum Pak Jokowi itu masuk (Istana)," ujar Tjahjo saat membuka acara Rembuk Nasional Asosiasi DPRD seluruh Indonesia di pelataran Kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Senin (9/5/2016).

Pergantian tersebut menyebabkan kerugian bagi Jokowi. Lantaran pejabat pengganti orang baru, banyak kesalahan dalam urusan surat menyurat, misalnya.

(baca: Istana Akui Salah Penulisan dalam Undangan Pelantikan Kepala BIN)

"Hasilnya apa? Nulis surat salah, kop surat bisa salah, ejaannya salah. Apa-apa salah," ujar Tjahjo.

"Ini sebenarnya mau baik atau mau sabotase?" lanjut dia lagi.

Tjahjo mengatakan, meski orang-orang yang baru tersebut memiliki kemampuan andal, tetapi tanpa pengalaman yang memadai, semuanya menjadi sia-sia.

Dia juga mencontohkan saat Presiden Jokowi memilih Direktur Jenderal Pajak. (baca: Tak Sanggup Penuhi Target, Dirjen Pajak Mengundurkan Diri)

"Orang yang tesisnya terbaik, akhirnya dialah yang dipilih. Tapi setengah tahun dia mundur tuh," ujar Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com