Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemerintah Belum Selesaikan Masalah Penyebaran Konten Pornografi secara Komprehensif"

Kompas.com - 07/05/2016, 13:07 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai belum mengatasi persoalan pornografi secara komprehensif.

Pornografi dianggap sebagai penyebab utama banyaknya kejahatan seksual terhadap anak, seperti yang menimpa Yn (14), seorang remaja perempuan di Bengkulu.

"Pemerintah belum selesaikan pornografi secara komprehensif, akibatnya banyak anak yang kecanduan pornografi," ujar ahli neuropsikologi saraf Ihsan Gumilar dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

(Baca juga: Kasus Yn Terungkap, Gubernur Larang Pesta hingga Larut Malam)

Meski pemblokiran situs-situs pornografi terus dilakukan, menurut dia, akses untuk mendapatkan tayangan berbau pornografi di internet, masih mudah diperoleh. 

Selain itu, di berbagai tayangan media dan jejaring sosial, konten-konten pornografi masih dapat diakses anak-anak.

Ihsan juga mengatakan, kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan seksual semakin meningkat bersamaan dengan intensitas tayangan pornografi yang ditonton.

"Apalagi jika rangsangan seksual ditekan dengan alkohol, seseorang akan kehilangan self control," tambah Ihsan.

(Baca juga: Pasca-kasus Yn, Perda Minuman Beralkohol Mendesak)

Dalam kasus Yn di Bengkulu, para pelaku melakukan aksi bejatnya setelah mengonsumsi alkohol.

Selain itu, mereka mengaku sering menonton tayangan pornografi sehingga terpancing untuk melakukan kejahatan seksual terhadap seorang remaja, yang baru berusia 14 tahun itu.

Kompas TV Mensos Temui Pelaku Pemerkosa YY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com