Buruh, Pahlawan Perekonomian Bangsa

"67,9% responden menyatakan pelanggaran hak buruh oleh perusahaan tidak bagus, 23,4% menyatakan bagus dan sisanya tidak menjawab".

"61,2% responden juga menyatakan gerakan buruh saat ini terpecah, 29,8% solid, sisanya tak menjawab".

"Hanya 38,5% gerakan buruh yang dianggap memperjuangkan kepentingan buruh, 45% memperjuangkan kepentingan elit, sisanya tak menjawab".

"67% gerakan buruh dipengaruhi kepentingan politik di luar buruh, hanya 20,9% yang bebas dari kepentingan buruh, sisanya tidak menjawab".

Bagaimana jika ada perselisihan? Bukankah hubungan antara buruh dan majikan selalu saja bernarasi panjang  dan terkadang harus selesai di meja hijau atau bahkan pengadilan di jalanan ?

Jejak Pendapat Kompas memberikan informasi yang dapat kita jadikan evaluasi.

"49,8% responden menganggap penyelesaian konflik antara perusahaan dengan buruh berpihak kepada pengusaha, hanya 14,9% berpihak ke buruh, 27,7% berpihak ke buruh dan perusahaan, sisanya tak menjawab".

"45,9% responden menganggap perlindungan hukum bagi buruh di Indonesia berpihak kepada pengusaha, 13,3% berpihak ke buruh, 29,1% berpihak ke buruh dan pengusaha, sisanya tidak menjawab".

Lewat pesan twittternya itu SBY memberi nasehat; "Jika ada perselisihan di antara perusahaan dan buruh, selesaikan secara tepat, bijak dan adil. Selalu ada solusi, tak perlu saling mengancam.”

Hari Buruh

Kemarin, "pesta para buruh" merayakan Hari Buruh Internasional berlangsung meriah dan tertib. Sejak 1 Mei 2014, pemerintah menyatakan tanggal ini sebagai hari libur nasional.

"Saya usulkan kepada Presiden SBY akhir maret 2014 agar setiap tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional dinyatakan sebagai hari libur nasional agar para buruh dapat leluasa merayakannya sebagai hak asasinya berserikat dan berorganisasi", kata Andi Arif, yang pada waktu itu menjadi Staf Khusus Presiden SBY memberi informasi.

"Setelah komunikasi dan rapat dengan pimpinan buruh, Presiden SBY waktu itu langsung menyetujuinya,"katanya menambahkan.

Tentu ini baru permulaan awal yang dibutuhkan buruh sebagai hak berserikat dan berdemokrasi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Sebagaimana dilaporkan Jajak Pendapat Kompas, soal upah minimum juga masih  perlu perjuangan panjang. Jaminan hak buruh berorganisasi juga masih mendapat hambatan.

"Hanya 47% yang menyatakan sudah terjamin hak buruh Indonesia untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat; 46,3% menyatakan belum terjamin dan sisanya tidak tahu".