Hari Buruh di Indonesia, dari Rezim Soeharto sampai Era Jokowi

SBY

Tuntutan buruh soal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh dan libur nasional baru terwujud pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya 29 April 2013, sekitar setahun sebelum dia habis masa jabatan.

"Ada kado istimewa dari Presiden Yudhoyono, di mana pemerintah akan menjadikan 1 Mei sebagai hari libur nasional," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal seusai berdialog dengan Presiden SBY di Istana Negara, seperti dikutip harian Kompas, 29 April 2013.

Meski demikian, kaum buruh sempat menaruh ketidakpercayaan kepada rezim SBY. Sebab, sejak periode pertama 2004-2009, SBY selalu 'memunggungi' tuntutan buruh. Bahkan, SBY dianggap mempunyai kebiasaan melakukan lawatan ke luar kota dan luar negeri saat buruh bersorak-sorai menyuarakan tuntutannya.

Sementara, di era Presiden Joko Widodo, kaum buruh seperti berada di tingkat tertinggi. Pada tahun pertama, hari buruh dijadikan momentum oleh Jokowi untuk menelurkan program rumah murah bagi buruh.

Di Semarang, Jokowi melakukan peletakan batu pertama pada dua tower rumah susun khusus untuk pekerja/buruh. Kapasitas rusun itu, yakni 184 unit per tower. Proyek ini adalah bagian dari program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun tahap pertama akan dibangun 22.810 unit rumah terlebih dahulu.

"Kaum buruh sangat berterima kasih kepada Presiden atas program-programnya untuk buruh," ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea, Minggu 1 Mei 2016.

Meski demikian, pihaknya menuntut tiga hal pada May Day tahun ini. Pertama, mendesak agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang pro buruh. Kedua, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan 23 aktivis buruh, 2 pengacara LBH, dan 1 mahasiswa yang disidang karena menolak PP 78.

"Pemerintah harus melindungi aktivis buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya," ujar Andi.