Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...

Duit korupsi

Politik uang dalam pemilihan pemimpin partai sulit dibuktikan tanpa adanya kader yang bersaksi.

Namun, Partai Demokrat pernah diberondong "tembakan" mantan Bendahara Umumnya, Muhammad Nazaruddin, soal politik uang dalam Kongres Demokrat di Bandung pada 2010.

Setelah Nazaruddin terjerat KPK, belakangan terungkap adanya guyuran duit hingga puluhan milar rupiah dalam kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengaku pernah diperintah bosnya, Nazaruddin, untuk membawa sejumlah uang ke Kongres.

Uang dimasukkan dalam amplop, kantong plastik, maupun tas dengan jumlah yang bervariasi.

"Ada Rp 50 juta, ada Rp 200 juta, ada Rp 2 juta, ada Rp 1 juta. Kalau ditotal-total, sekitar 3 juta dollar," kata Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 2014.

Fakta pengadilan terungkap bahwa Nazaruddin menggelontorkan uang untuk pemenangan tiga kandidat ketum Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Belakangan terungkap bahwa uang yang dipakai Nazaruddin hasil korupsi dari proyek pemerintah. Nazaruddin mengaku uang untuk Kongres Demokrat dari proyek Hambalang.

Libatkan aparat

Penyelenggara munaslub mengaku ingin agar pemilihan ketum baru nantinya berjalan bersih. Mereka membuka wacana akan melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Polri.

BIN, menurut Ketua Komite Etik Munaslub Fadel Muhammad, bersedia dilibatkan untuk mengawasi jalannya munaslub.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menolak dilibatkan ketika dihubungi Fadel. Alasan yang disampaikan, belum ada kerugian negara dalam penyelenggaraan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan terlibat dalam Munaslub Golkar karena hal itu merupakan urusan partai.

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap, tidak ada praktik politik uang.

Apakah "hujan" uang akan mengguyur di bawah pohon beringin? Sebaiknya siapkan "payung" agar tak berurusan dengan KPK nantinya.