Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Halim Makin Mengerikan!

Kompas.com - 29/04/2016, 11:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Gambaran kengerian

Kesemua itu kiranya sudah cukup memberikan gambaran, betapa mengerikannya kondisi penerbangan di Halim. Tidak usah lagi mempertanyakan betapa terganggunya operasi dan latihan dari empat buah skadron angkut strategis dan taktis yang ber home base di Halim.

Pelaksanaan penerbangan sipil komersial yang “numpang” saja di Halim sudah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, bagaimana pula penerbangan militer yang harus dilaksanakan untuk memelihara kesiapan operasi dari sebuah Angkatan Udara Republik Indonesia, sebagai jajaran paling depan penjaga kedaulatan Negara di Udara.

Hal ini adalah sebuah masalah yang sangat serius, tentang bagaimana kondisi Halim kini yang harus dibebani dengan penerbangan sipil komersial yang berasal dari muntahan hasil salah urus di Cengkareng dan tambahan rute-rute baru yang hanya berorientasi kepada keuntungan materi semata.

Prosedur lokal sebuah aerodrome seharusnya merupakan SOP (Standard Operating Procedures) baku yang harus dimiliki oleh sebuah Aerodrome yang akan dioperasikan baik untuk sipil maupun militer.

Menjadi kerumitan yang luar biasa adalah bagaimana memadukan SOP sipil dan militer dalam sebuah aerodrome yang digunakan bersama-sama. Itupun bila SOP nya memang sudah dibuat. Sulit sekali membayangkan, bagaimana membuat SOP bersama penggunaan sebuah aerodrome untuk kepentingan penerbangan sipil komersial berjadwal sekaligus kegiatan penerbangan operasi dan latihan dari empat buah Skadron Udara yang berada di situ.

Dengan hanya satu runway dengan tanpa memiliki parallel taxiway harus menata lebih dari 80 penerbangan sipil komersial berjadwal setiap harunya, dipastikan penerbangan skuadron udara yang berada di Halim menjadi terabaikan.

Bila sudah dibuat SOP bersama, pertanyaannya adalah apakah sudah dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan dan perkembangan yang ada, dalam arti di Halim terdapat pula jadwal tentatif dari penerbangan VVIP Kepala Negara dan Tamu Negara setingkat.

Belum lagi diskusi tentang aspek pengamanan, berkait dengan keberadaan Mabes TNI yang sangat dekat dengan alur pola take off dan landing pesawat di Halim. Agak diragukan bahwa Halim sudah memiliki SOP terpadu dalam menyesuaikan standar pola operasi penerbangan sipil dan penerbangan militer di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Operasi dan latihan dari penerbangan Angkatan Udara sangat dinamis dan banyak ketergantungan kepada perencanaan tahunan masing-masing skuadron udara yang harus dirangkum menjadi satu di Base Operation Lanud Halim, sementara penerbangan sipil komersial berada dalam pengaturan otoritas penerbangan sipil nasional dalam hal ini pihak Angkasa Pura sebagai pemegang dari pendelegasian otoritasnya Kementrian Perhubungan. Belum lagi pengaturan lalulintas udara di Halim yang diselenggarakan oleh LPPNPI atau AirNav.

Nah bisa dibayangkan bagaimana institusi-institusi sebanyak itu harus bekerja dengan pola yang berbasis pada kegiatan yang “unplanned activities” sifatnya.

Itupun kita belum membahas tentang keberadaan dan kegiatan dari Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional yang berada di Halim, Markas Besar Komando Operasi Angkatan Udara 1 di Halim, Markas Besar Komando Pendidikan Angkatan Udara, Markas Besar Komando Pertahanan Ibukota Kosek Hanudnas yang semuanya berlokasi di Pangkalan Angkata Udara Halim.

Sekali lagi, memindahkan begitu saja muntahan penerbangan yang amburadul dari Cengkareng benar-benar sebuah solusi yang sangat berbahaya. Kita sedang “bermain api” dengan pengelolaan operasi penerbangan di Halim yang nyaris menjadi “cocok” dengan tag line yang berbunyi “danger is my business”.

Kita semua memang sangat mendambakan kemajuan dan pertumbuhan dari penerbangan sipil komersial di negeri ini, namun kita juga sepakat tentunya bahwa kemajuan penerbangan sipil komersial tidak dilakukan dengan cara cara yang menyulitkan ruang gerak sistem pertahanan keamanan Negara.

Angin segar

Angin segar sudah terasa bertiup dari Ketua Komisi 5 DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Perhubungan sesaat setelah kejadian kecelakaan konyol di Halim beberapa waktu lalu. Komisi 5 DPR RI telah mengusulkan bahwa Halim segera dikosongkan saja dari kegiatan penerbangan sipil komersial.

Usulan inipun telah disetujui dengan baik oleh Menhub dengan catatan akan memerlukan waktu satu sampai dua tahun ke depan. Sebuah usulan yang sangat mewakili keinginan dari semua orang yang berakal sehat dan juga sebuah persetujuan Menteri yang sangat menyadari tentang “bahaya” yang mengancam pada pola penyelenggaraan operasi penerbangan sipil komersial yang sangat rendah dalam konteks pengelolaan dan manajemennya.

Nafsu besar yang hanya melihat pada kepentingan diri sendiri memang harus dikendalikan dan diakhiri, bila tidak maka “bencana” lah yang akan datang menjelang.

Vernon Howard, seorang penulis buku kenamaan Amerika menggaris bawahi, "You have succeeded in life when all you really WANT is only what you really NEED.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com