Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ade Komarudin Optimistis Munaslub Golkar Tetap Digelar

Kompas.com - 27/04/2016, 18:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin optimistis, Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan tetap diselenggarakan.

"Sampai hari ini masih konsisten, Munaslub dilaksanakan bulan Mei tanggal 23. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang tepat untuk rekonsiliasi," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Ade tidak mempermasalahkan munculnya usulan agar penyelenggaraan Munaslub sebaiknya dibatalkan. Usul itu muncul lantaran kepengurusan Golkar yang disahkan pemerintah berlaku hingga 2019.

"Pendapat itu boleh saja," kata dia.

Ade menambahkan, segala keputusan terkait penyelenggaraan Munaslub akan diambil saat rapat pleno DPP Partai Golkar, Kamis (28/4/2016). Termasuk juga kepastian apakah Munaslub akan tetap diselenggarakan atau tidak.

Bagaimana jika Munaslub diputuskan batal? "Ya, pokoknya kalau itu merupakan keputusan bersama pasti lebih baik," jawab Ketua DPR itu.

Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali, sebelumnya mengakui, ada sejumlah usulan agar munaslub tidak perlu memilih ketua umum baru, tetapi hanya menetapkan kepengurusan yang sudah disahkan Menkumham.

(Baca: Muncul Usulan Tak Perlu Ada Pemilihan Ketum di Munaslub Golkar)

"Ada pendapat bahwa ketua umum Partai Golkar yang baru belum tentu bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi partai ke depan, maka lebih baik munaslub menetapkan kepengurusan yang sudah ada. Itu beberapa pendapat," kata Amali.

Dalam kepengurusan tersebut, Aburizal Bakrie menjabat Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekjen. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam kepengurusan.

Namun, Amali memastikan, usulan tersebut tidak akan diakomodasi. Sebab, usulan itu hanya dilontarkan oleh segelintir pihak. (Baca: Agung Laksono: Kalau Munaslub Tak Jalan Berarti Mengingkari Komitmen)

Mayoritas pengurus Golkar ingin agar munaslub terselenggara dengan pemilihan ketua umum baru yang adil dan demokratis.

Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae menilai, Munaslub tak perlu lagi diselenggarakan.

(baca: Aburizal Jabat Ketum Golkar hingga 2019, Ridwan Minta Munaslub Dibatalkan)

Ia mempertimbangkan sisa kepengurusan yang tinggal 3 tahun lagi jika munaslub digelar. Belum lagi, potensi perpecahan yang akan lahir dalam munaslub itu.

"Munaslub akan melahirkan kelompok baru. Ada 8 calon, ada 8 kelompok. Setiap Munas Golkar ada dampak seperti kemarin Surya Paloh melahirkan partai baru (Nasdem). Agung melahirkan munas baru. Kalau tidak cocok lagi, 8 kelompok ini akan membuat munas lagi," ucap dia.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com