Meskipun demikian, panitia tetap menjamin munas tetap diselenggarakan. Apalagi Ketua Panitia Penyelenggara Munas Golkar Theo L Sambuaga mendengar SK Kemenkumham atas pengurus Bali rekonsiliatif akan keluar segera.
Namun, ia enggan menanggapi apakah munas tetap diselenggarakan jika SK kepengurusan Bali tak kunjung keluar.
"Kalau ada yang meragukan, dijamin, munas pasti tetap diadakan. Itu sudah keputusan rapat pimpinan nasional," katanya.
Menyikapi perkembangan Munas Golkar, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, mundurnya berulang kali jadwal munas menunjukkan sejumlah elite Golkar belum sepenuhnya rela berekonsiliasi.
Padahal, struktur kepengurusan antara Munas Riau dan Bali sama-sama mengakomodasi kepentingan yang berkonflik.
Sejak lama, Golkar seharusnya bisa menggelar munas lewat kepengurusan hasil Munas Riau 2009 yang periodisasinya diperpanjang sampai Juli 2016.
"Pengunduran waktu yang berulang kali untuk menunggu SK kepengurusan disahkan ini memunculkan tanya. Apakah ada tantangan di internal Golkar? Apa ada kendala rekonsiliasi yang terhambat?" tanyanya.
Lebih lanjut, Hanta mengatakan, pengunduran jadwal munas berulang kali juga akan mengubah pemetaan politik antar kandidat calon ketua umum.
Waktu yang diundur otomatis memberikan ruang lebih bagi kandidat yang selama ini belum maksimal mengonsolidasikan kekuatannya.
"Sementara kandidat yang selama ini maksimal melakukan strategi pendekatan bisa-bisa dirugikan karena pemetaan politik bisa berubah," kata Hanta.
Hingga kini belum ada yang tahu kapan Partai Golkar akan menggelar munas. Jangan-jangan elite partai berlambang pohon beringin itu memang tengah menari moonwalk, seolah bergerak maju padahal melangkah mundur. (AGE)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.