Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Instruksikan Kapolda Papua Pastikan Apa yang Terjadi di Tolikara

Kompas.com - 25/04/2016, 21:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, tidak ada bentrok berdarah di Tolikara, Papua, seperti yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badrodin mengaku, sudah mengecek informasi itu ke Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.

"Pertama saya tanya Kapoldanya, dia belum bisa memastikan benar atau tidak. Tapi Kapolresnya sudah ditanya, dia bilang enggak ada," ujar Kapolri di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Meski demikian, ia tidak menampik informasi perihal ada kericuhan antarwarga. Ricuh itu disebabkan ada kampung yang tidak terima dengan pembagian jatah program kesejahteraan dari pemerintah.

(baca: Kapolda Papua Bantah Ada Konflik hingga Pembakaran di Tolikara)

"Memang ada terjadi ricuh tanggal 9 April itu saat pembagian jatah program dari pemerintah. Masing-masing kampung berbeda, ada yang jumlah penduduk besar, ada yang sedikit. Pembagiannya dibedakan," ujar dia.

Ia pun tidak mempersoalkan beredarnya informasi yang salah terkait peristiwa di Tolikara. Sebab, lokasi yang dimaksud memang berada jauh di pedalaman dan sulit diakses.

Kapolri juga telah meminta Kapolda Papua untuk mengecek sekali lagi apa yang sebenarnya terjadi di Tolikara.

Ia akan meminta laporan lengkapnya dalam waktu dekat. Termasuk soal apakah benar ada warga yang tewas akibat kericuhan itu atau tidak.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho sebelumnya mengaku hanya meneruskan informasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tolikara Feri Kagoya.

Sutopo mengaku beberapa kali menghubungi Feri untuk mengetahui langsung kebenaran kabar itu. (baca: BNPB Bingung Sikapi Laporan BPBD soal Konflik di Tolikara)

"Dijelaskan bahwa laporan tersebut benar. Saat saya tanyakan mengapa di media tidak ada yang memberitakan, padahal kejadiannya sejak 9 April hingga sekarang, jawabnya karena lokasinya jauh, sehingga media tidak tahu," ujar Sutopo.

Dengan adanya laporan itu, posko BNPB membuat laporan ke pimpinan. Untuk kedua kalinya, Sutopo menghubungi Feri untuk meminta perkembangan konflik di Tolikara.

Feri, kata Sutopo, mengatakan bahwa konflik masih terjadi karena masih ada dendam antara kedua belah pihak.

Disebutkan, konflik tersebut menewaskan satu orang, 17 orang luka berat, 15 orang luka ringan dan 95 rumah terbakar. (baca: 95 Rumah Terbakar akibat Konflik di Tolikara, 1 Orang Tewas)

"Berdasarkan laporan tadi maka saya release-kan ke media. Termasuk saya cantumkan nama dan nomor HP Kalak BPBD Tolikara," kata Sutopo.

Sutopo mengatakan, sejumlah media langsung menghubungi Feri untuk mengkonfirmasi kabar itu. Namun, malam itu juga muncul bantahan dari Pemerintah Daerah di Tolikara.

Sutopo kembali menghubungi Feri soal bantahan Pemda tersebut. Namun, Feri bersikukuh bahwa konflik itu benar adanya. (baca: Polisi Tindak Lanjuti Penyebaran Kabar "Hoax" Terkait Bentrok di Tolikara)

"Kata BPBD konflik itu ada dan pengungsi membutuhkan bantuan. Jadi membingungkan," kata Sutopo.

"Apa motif Kalak BPBD Tolikara inisiatif melaporkan ke BNPB dan beberapa kali dihubungi menjelaskan yang sama?" lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com